SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Pemkot Surabaya menerima penghargaan dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia (RI). Penghargaan ini diberikan atas partisipasi pemkot dalam penerbitan dan pembagian Nomor Induk Berusaha (NIB) pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Perseorangan.
Penghargaan ini diserahkan langsung Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Penyerahan ini dilaksanakan dalam acara penerbitan dan pembagian NIB pelaku UMK Perseorangan yang berlangsung di Graha Sepuluh Nopember ITS Surabaya, Rabu (22/12).
Wali Kota Eri Cahyadi menyatakan sudah menginstruksikan Dinas Perdagangan (Disdag) Surabaya agar getol terjun ke setiap kecamatan untuk mencari dan membantu pelaku UMK yang belum memiliki NIB. Apalagi, fungsi dari NIB penting bagi mereka untuk mengembangkan usahanya.
“Di pemerintah kota saya sudah sampaikan Kepala Disdag untuk turun ke kecamatan cari (jumlah) UMK berapa, berikan dan bantu untuk mendapatkan NIB. Karena itu saya berharap semua UMK di Kota Surabaya memiliki NIB,” kata Eri.
Menurutnya, fungsi dari NIB sendiri sangat penting bagi para pelaku UMK untuk mengembangkan usahanya. Mulai dari kemudahan kerjasama dengan pihak lain, akses pembiayaan lebih mudah, hingga kemudahan mendapatkan pinjaman modal usaha.
“Kenapa kalau dia (pelaku UMK) punya NIB pasti naik (omzetnya), karena dia resmi, bisa mendapatkan bantuan dari segala lini, baik pinjaman bank atau sentuhan dari Kementerian Investasi. Sehingga (usaha) mereka bisa berkembang,” papar dia.
Dengan memiliki NIB tersebut, Eri berharap, para pelaku UMK di Surabaya bisa naik kelas. Artinya, usaha mereka lebih berkembang dan tentu omzetnya dapat semakin meningkat.
“Dengan NIB, maka harapan saya UMK bisa naik kelas dan dia bisa membuka lapangan pekerjaan,” terangnya.
Karena sebetulnya, lapangan pekerjaan di Indonesia sekitar 80 persen berasal dari sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Makanya, ia memastikan, bahwa Pemkot Surabaya akan terus meningkatkan kemampuan pelaku UMKM termasuk dari sisi perizinan usaha.
“Jadi harus hadir pemerintahannya. Kalau (pelaku usaha) waktunya tibo (jatuh), maka ditatih, dibangunkan lagi, didampingi,” jelas dia.
Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini juga berpendapat, bahwa stigma yang harus dibangun bukanlah menunggu para pelaku UMK untuk mendaftar NIB. Tapi, bagaimana Pemkot Surabaya itu harus aktif mencari dan membantu pelaku UMK yang belum memiliki NIB.
“Bagaimana pemerintah itu hadir untuk mencari yang ada di masing-masing wilayahnya, bantu itu. Bukan menunggu yang daftar, tapi muduno golek ono (turun cari), itu tugasnya pemerintah. Lihat warganya yang bekerja UMKM siapa, bantu masukkan NIB, itu baru pemerintah,” pungkasnya. (ST01)
