SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Persoalan sampah di Kota Surabaya menjadi perhatian serius DPRD. Dengan timbunan sampah yang mencapai sekitar 1.800 ton per hari, pengelolaan sampah dinilai tidak bisa lagi hanya mengandalkan pembuangan ke tempat pemrosesan akhir (TPA).
Komisi C DPRD Surabaya mendorong Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya memperkuat pengelolaan sampah berbasis sumber. Artinya, sampah harus dipilah dan diolah sejak dari rumah tangga, lingkungan RT/RW, komunitas, sekolah, hingga sektor usaha sebelum diangkut ke TPA Benowo.
Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan, mengatakan sebagian besar sampah yang dihasilkan masyarakat saat ini masih belum melalui proses pemilahan maupun pengolahan dari sumbernya.
“Total timbunan sampah di Surabaya sekitar 1.800 ton sampah per hari. Mayoritas tidak dipilah dan tidak diolah,” ujar Eri Irawan.
Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan sejumlah persoalan. Salah satunya adalah semakin beratnya beban TPA Benowo. Selain itu, sampah yang menumpuk di tempat penampungan sementara (TPS) juga dapat meningkatkan kebutuhan biaya pengangkutan menuju TPA.
“Ini menyebabkan dua hal. Pertama, beban di TPA semakin berat. Kemarin kita melihat fenomena banyak sampah ngetem di TPS. Ini juga menimbulkan biaya pengangkutan yang sangat besar ke TPA,” jelasnya.
Persoalan lain yang tak kalah serius, lanjut Eri, adalah dominasi sampah organik. Dari total timbunan sampah di Surabaya, sekitar 60 persen di antaranya merupakan sampah organik.
Jika sampah organik terlalu lama menumpuk dan mengendap di TPA, proses pembusukan dapat menghasilkan gas metana. Gas tersebut merupakan salah satu gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap pemanasan global dan memperparah krisis iklim.
“Terutama sampah organik. Dari 1.800 ton sampah, 60 persennya adalah sampah organik. Sampah organik ketika terlalu lama mengendap di TPA akan menimbulkan gas metana yang mempercepat krisis iklim,” ungkapnya.
Eri kemudian menyinggung persoalan yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk pemberitaan mengenai kondisi udara di sekitar TPA Bantar Gebang, Bekasi. Menurutnya, persoalan tersebut menjadi pelajaran bahwa pengelolaan sampah tidak cukup hanya dilakukan di hilir.
“Ini sama-sama berbahaya. Kalau kita lihat berita nasional, TPA Bantar Gebang Bekasi itu kan udaranya disebut sangat berbahaya karena timbunan sampah,” katanya.
Karena itu, ia menilai pemilahan dan pengolahan harus dilakukan sedini mungkin, yakni dari sumber sampah itu sendiri. Sumber tersebut mencakup rumah tangga, lingkungan RT dan RW, komunitas, sekolah, hotel, restoran, maupun berbagai sektor lainnya.
“Maka Komisi C mendorong DLH Kota Surabaya untuk memperkuat pemilahan dan pengolahan sampah berbasis sumber,” tegas Eri.
Ia menilai selama ini paradigma pengelolaan sampah masih terlalu berorientasi pada hilir. Sampah dikumpulkan, diangkut, kemudian dibuang ke TPA. Padahal, menurutnya, persoalan sampah seharusnya sudah diselesaikan sejak dari sumbernya.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemkot Surabaya dalam waktu dekat disebut akan membagikan komposter di setiap RW. Selain itu, wadah dengan lubang biopori juga akan disediakan di tingkat RT dan RW untuk membantu mengolah sampah organik menjadi kompos.
“Insyaallah tidak lama lagi akan diluncurkan oleh Pemkot. Gerakan-gerakan ini perlu terus kita dorong,” terangnya.
Eri mengatakan gerakan pengelolaan sampah berbasis sumber juga telah ia coba terapkan di lingkungan binaannya dalam beberapa bulan terakhir.
Di sejumlah RW, misalnya, telah disediakan tempat penampungan botol plastik. Selain itu, warga juga didorong memanfaatkan biopori dan komposter untuk mengolah sampah organik.
“Sehingga nanti semakin sedikit sampah yang harus kita buang ke TPA,” ujarnya.
Namun, Eri menilai gerakan tersebut perlu diikuti dengan perubahan pola dukungan dari DLH. Menurutnya, kebijakan bantuan yang diberikan selama ini belum sepenuhnya mencerminkan semangat pengelolaan sampah berbasis sumber. (ADV-ST01)
Tinggalkan Balasan