SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Akurasi data pengelompokan ekonomi warga berdasarkan desil menjadi sorotan DPRD Kota Surabaya. Pasalnya, ditemukan sejumlah warga yang kondisi ekonominya tergolong miskin, namun justru masuk dalam desil tinggi sehingga berpotensi tidak mendapatkan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.
Persoalan tersebut dibahas Komisi D DPRD Surabaya dalam rapat koordinasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Sosial (Dinsos), serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya, Rabu (2/9/2026).
Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Imam Syafi’i, mengatakan keluhan mengenai perubahan desil warga cukup banyak ditemukan di lapangan. Warga yang sebelumnya masuk kategori miskin atau pramiskin, tiba-tiba mengalami kenaikan desil hingga berada pada kelompok 6 sampai 10.
“Yang semula mereka masuk kategori miskin dan pramiskin itu malah masuk di desil tinggi 6-10. Itu yang kami coba konfirmasi dalam rapat tadi,” ujar Imam Syafi’i kepada wartawan.
Menurutnya, DPRD ingin mengetahui secara lebih rinci mengenai kriteria dan metode yang digunakan BPS dalam menentukan posisi desil warga.
Dalam rapat tersebut, lanjut Imam, muncul sejumlah pertanyaan kritis terkait metode pendataan yang digunakan, termasuk penggunaan proximity test atau pengujian berdasarkan kedekatan karakteristik tertentu.
Politisi NasDem Surabaya itu menilai metode tersebut perlu dievaluasi, terutama jika digunakan untuk menentukan kondisi ekonomi masyarakat secara akurat. Ia menyebut metode serupa di sejumlah negara berkembang telah banyak ditinggalkan karena memiliki tingkat kesalahan yang cukup besar.
“Karena tingkat akurasinya, margin error-nya itu sampai 50 persen lebih. Karena itu tadi di rapat saya tanyakan, margin error-nya berapa kalau untuk survei desil ini dikatakan se-Indonesia, bukan cuma Surabaya,” jelasnya.
Imam mengatakan, berdasarkan penjelasan dalam rapat, margin of error secara umum berada di kisaran 23 persen dan tidak menutup kemungkinan bisa lebih tinggi.
Kondisi tersebut, menurut dia, perlu menjadi perhatian karena margin of error yang cukup besar dapat menyebabkan posisi ekonomi seseorang tidak menggambarkan kondisi sebenarnya.
“Artinya secara umum margin error-nya 23 persen bisa saja lebih dari itu. Saya mencoba memaknai, bisa saja hasil survei BPS yang desil 3 karena margin error-nya 20 persen lebih, sesungguhnya dia berada di desil yang lebih bawah,” terangnya.
Selain metode pendataan, Imam juga mempertanyakan sejumlah indikator yang digunakan untuk menentukan desil masyarakat. Salah satunya adalah penggunaan sumber air dan daya listrik rumah tangga.
Ia mencontohkan penggunaan air PDAM. Di Surabaya, menurutnya, penggunaan layanan air perpipaan tidak serta-merta menunjukkan bahwa seseorang memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi.
“Kalau orang Surabaya semuanya pakai PDAM, dan kemudian orang Surabaya minumnya pakai air galon karena di Surabaya kan kota besar, umum menggunakan itu karena mereka menjaga higienisnya,” katanya.
Hal serupa juga berlaku terhadap penggunaan listrik. Menurut Imam, rumah tangga dengan daya listrik 900 VA atau 1.300 VA belum tentu dapat langsung dikategorikan sebagai keluarga yang mampu secara ekonomi.
Karena itu, DPRD meminta adanya mekanisme evaluasi yang lebih transparan bagi warga yang mengalami perubahan desil secara drastis.
“Ketika ada warga yang desilnya naik drastis atau kemudian masih ada yang keberatan, maka bukan cuma diberi ruang untuk melakukan sanggahan, tetapi harus dijelaskan kenapa desilnya naik,” tegas Imam.
Selain meminta evaluasi terhadap mekanisme pendataan, DPRD Surabaya juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menjadikan data desil sebagai satu-satunya dasar dalam menentukan penerima program bantuan.
Menurut Imam, data desil seharusnya disandingkan dengan data kemiskinan yang dimiliki pemerintah daerah, termasuk data warga miskin dan pramiskin yang selama ini masih digunakan.
“Desil jangan menjadi satu-satunya alat untuk menentukan warga Surabaya mendapat program bantuan sosial, mulai kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial lainnya,” ujarnya.
Ia menilai penyandingan berbagai sumber data penting dilakukan agar kebijakan pemerintah pusat yang diterapkan di daerah tetap sesuai dengan kondisi riil masyarakat di lapangan.
“Harus disandingkan dengan misalnya data miskin-pramiskin yang sampai hari ini masih berlaku. Karena ketika ada kebijakan dari pemerintah pusat yang kemudian diterapkan ke daerah, belum tentu pas,” pungkasnya. (ADV-ST01)
Tinggalkan Balasan