SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Hujan deras yang mengguyur Surabaya beberapa waktu lalu menyebabkan beberapa kawasan tergenang. Meski sudah melakukan berbagai upaya untuk melakukan pencegahan, Komisi C DPRD Surabaya meminta Pemkot Surabaya untuk menjalin komunikasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
Selain itu, lembaga eksekutif ini juga diharapkan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah lain sebagai kota penyangga Kota Pahlawan, tepatnya dengan Pemkab Gresik dan Pemkab Mojokerto. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati.
“Karena faktor banjir di Surabaya juga dipengaruhi faktor dari daerah lain. Sebab posisi Surabaya ini berada di hilir,” katanya.
Dikatakan, Pemkot Surabaya memang sudah memberikan penjelasan alasan masih terjadinya banjir. Aning menyebut pihaknya bisa memaklumi penjelasan itu. Namun ia menegaskan tetap dibutuhkan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah yang lain.
“Kita (Surabaya) yang posisinya di hilir sering kena dampaknya,” ucap politisi perempuan ini.
Sebelumnya, beberapa lokasi yang tergenang itu di antaranya kawasan Babat Jerawat-Benowo, Tanjung Sadari, Jalan Rajawali, Jalan Gresik, Krembangan, Manukan Lor, Dukuh Kupang, Margomulyo dan Tambak Osowilangun. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya, Syamsul Hariadi telah memberikan pemaparan Ada beberapa kendala berbeda di tiap lokasi genangan tersebut.
Seperti kapasitas pompa dan saluran yang tidak bisa menampung hujan dengan curah tinggi dan berlangsung enam jam. Selain itu faktor lainnya adalah adanya hambatan berupa penyempitan saluran akibat pembuatan akses jalan untuk persil. Bahkan ada kawasan yang belum ada saluran dan rumah pompa. Termasuk juga adanya sampah yang menghambat air masuk ke rumah pompa, serta koneksitas antar saluran yang belum memadai, dan belum selesainya konversi dari saluran irigasi menjadi drainase.
Menurut Aning, berbagai hambatan yang menjadi kendala itu perlu dilakukan penanganan dengan cepat. Namun tidak kalah pentingnya adalah melakukan koordinasi dengan BBWS.
“Sebab terkait dengan ini, ada beberapa kewenangan yang penanganannya ada di BBWS,” terangnya.
Selanjutnya, Aning menyatakan butuh kolaborasi antara Pemkot Surabaya dengan stakeholder terkait. Targetnya adalah penanganan ini bisa dikerjakan secara bersama-sama dan menjadikan Kota Pahlawan menjadi bebas banjir. (ADV-ST01)
