SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mewacanakan menganggarkan dana operasional RT dan RW. Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi D DPRD Surabaya memberikan dukungan dan meminta Pemkot Surabaya segera mengajukan anggaran itu melalui perubahan APBD 2023.
Hal ini disampaikan anggota Komisi D Herlina Harsono Njoto. Ia mengatakan wacana itu agar segera direalisasikan dengan cara memasukkan anggaran biaya operasional RT/RW di AOBD 2023.
“Saya mendesak agar biaya operasional dapat disegerakan melalui PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) atau perubahan APBD 2023,” katanya.
Ia menyebutkan perubahan APBD tahun 2023 itu kini sedang dibahas di DPRD. Dalam pembahasannya, APBD Surabaya diproyeksikan Rp 10.888.344.687.330. Anggaran itu menurun Rp 470 miliar dibandingkan APBD pada awal tahun 2023.
Meski demikian, jika Pemkot Surabaya menginginkan adanya pengalokasian dana operasional untuk RT/RW, hal itu masih memungkinkan dibahas, dengan catatan perlu dilakukan.pengajuan anggaran.
Herlina menerangkan perubahan APBD 2023 akan ditetapkan pada 27 September 2023. “Jika biaya operasional disetujui, maka per Oktober 2023, perubahan APBD 2023 sudah bisa dilaksanakan,” paparnya.
Ia memperkirakan jika operasional RT/RW ditambah Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu, maka kebutuhan anggaran sekitar Rp 12 miliar. Herlina yakin Pemkot Surabaya memiliki kemampuam untuk merealisasikan anggaran itu.
“Saya kira mampu untuk dianggarkan segera,” tambah politisi perempuan yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya itu.
Menurutnya, penambahan operasional iniang diperlukan. Hal tersebut mengingat tahun ini Pemkot Surabaya sudah bergerak membangun balai RT/RW. Dengan banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, maka kebutuhan listrik, air, dan kebutuhan operasional untuk kegiatan di balai memang butuh dukungan.
Meski demikian, Herlina menerangkan dibutuhkan peningkatan pendapatan untuk merealisasikan hal itu. Salah satunyapeningkatan pendapatan dari sektor parkir tepi jalan umum.
Dikatakan,, tahun 2022 pendapatan parkir tepi jalan umum tercapai Rp 18 miliar. Jumlah ini bisa digenjot naik mengingat potensi parkir di Surabaya sangat tinggi.
Menurut Herlina, tidak ada salahnya Pemkot Surabaya menerjunkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan pengecekan titik parkir. Hal ini untuk antisipasi jika kemungkinan ada kebocoran.
“Agar pendapatan Surabaya dapat lebih optimal,” ujarnya. (ADV-ST01)
