SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menggelar pertemuan virtual dengan para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) se- Surabaya, pendampingi BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) Surabaya, dan jajaran Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, Sabtu (7/8). Melalui zoom meeting itu, Eri mengajak mereka berkolaborasi dan bersinergi menyamakan data demi menyejahterakan warga Surabaya.
“Saya tahu bahwa teman-teman ini berada di bawah Kemensos. Namun, yang perlu saya sampaikan adalah warga yang tinggal di Surabaya itu tidak hanya warga yang ber-KTP Surabaya, yang bukan KTP Surabaya juga banyak,” ungkapnya.
Ia mengaku tahu bahwa para pendamping PKH dan BPNT melakukan survei hingga menghasilkan data. Nah, Pemkot Surabaya sendiri juga melakukan survei untuk mencari data masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Eri berharap survei dan data itu tidak tumpang tindih. “Sehingga saya berharap data ini bisa dikomunikasikan dengan kami, bisa menjadi satu. Jadi, nanti ke depan semua data menjadi satu bagian sebagai rumah besar atau rumah bersama yang ada di bawah naungan Dinsos, sehingga lebih gampang untuk menentukan keluarga ini dapat apa dan keluarga itu dapat apa. Mulai hari ini tidak ada yang jalan sendiri-sendiri di Surabaya,” tegasnya.
Eri ingin di setiap kelurahan ada pendamping PKH, pendamping BPNT, LPMK serta jajaran Dinas Sosial Surabaya. Mereka menjadi satu kesatuan sebagai tim untuk mencari data warga tidak mampu sekaligus bersama-sama menyejahterakan warga tersebut.
“Jadi, semuanya ini jadi tim di tingkat kelurahan. Apabila ada 100 warga di kelurahan tertentu yang tidak mampu, bisa didiskusikan, warga ini cocoknya dikasih PKH, warga ini dikasih BPNT, termasuk juga bantuan dari Pemkot Surabaya,” ujarnya.
Dengan cara ini, maka pemberian bantuan dari pemerintah akan bisa merata dan tidak bertumpu di satu keluarga. Terpenting bantuan itu bisa merata dan tepat sasaran.
“Saya sudah konsultasi kepada Bu Mensos (Menteri Sosial Tri Rismaharini), jika keluarga itu sudah mendapatkan PKH, jangan sampai mendapatkan lagi BPNT atau pun bantuan dari daerah, supaya keluarga yang lain juga dapat,” imbuhnya.
Mantan kepala Bappeko ini juga memastikan bahwa pemerintah dan tim itu dikatakan berhasil apabila warga yang berpenghasilan rendah itu sudah lulus dan lepas dari kelompok warga yang berpenghasilan rendah. Artinya, warga tersebut sudah bisa dikatakan mampu.
Karena itu, sebagai tindaklanjut dari pertemuan virtual ini, ia meminta jajarannya segera mengumpulkan mereka menjadi satu tim. Setelah itu dibuatkan SOP yang jelas tentang klasifikasi warga berpenghasilan rendah beserta bantuan yang akan diberikan.
Lebih penting lagi adalah data warga yang masuk dalam MBR, sekaligus targetnya berapa lama mereka harus lulus dari MBR. “Tujuan saya hanya satu tok, yaitu ingin menyejahterakan warga Surabaya. Mari kita berjuang habis-habisan untuk berbuat amal jariyah, ini amal jariyah kita bersama,” pungkasnya. (ST01)
