SURABAYATODAY.ID, SURABAYA –Memanasnya kondisi geopolitik dunia yang terjadi di kawasan pemasok energi menyebabkan krisis energi menjadi topik utama di dunia saat ini. Kondisi ini membuat banyak masyarakat Indonesia mempertanyakan pasokan energi bangsa ini ke depannya. Menanggapi kekhawatiran tersebut, pakar strategi bisnis Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Dr Ir Arman Hakim Nasution MEng memaparkan beberapa usulan kebijakan yang dapat dikaji dan diterapkan oleh pemerintah Indonesia mengenai ketahanan energi nasional.
Menurut Arman, situasi ini terjadi akibat konflik berkepanjangan antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat (AS). Jalur strategis seperti Selat Hormuz yang menjadi perlintasan utama perdagangan minyak dunia berada dalam risiko terganggunya proses distribusi. “Hal inilah yang menjadi kekhawatiran seluruh dunia karena berpotensi memicu lonjakan harga pasokan bahan bakar minyak (BBM),” ujarnya.
Dosen Departemen Manajemen Bisnis ITS ini menambahkan bahwa ketegangan konflik di kawasan Timur Tengah tidak hanya berpotensi berdampak pada pasokan energi, tetapi juga merambat ke sektor ekonomi lainnya. Kenaikan harga BBM juga dapat menyebabkan melonjaknya harga bahan-bahan industri seperti plastik dan pupuk. “Prinsip ekonomi itu saling terhubung, ketika sektor energi terganggu maka sektor lainnya juga pasti akan terdampak,” bebernya.
Di samping itu, Indonesia masih berstatus sebagai negara yang bergantung pada pasokan energi impor. Sebanyak 49,5 persen kebutuhan BBM dan 80 hingga 84 persen Liquefied Petroleum Gas (LPG) Indonesia masih dipenuhi oleh pasokan luar negeri. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan energi yang tinggi tidak sebanding dengan produksi dalam negeri. “Keadaan ini cukup mengkhawatirkan karena kondisi geopolitik yang masih tidak menentu,” ungkapnya.
Lebih lanjut, lelaki berkacamata itu menjelaskan bahwa ketergantungan energi impor ini akan menjadi pemicu masalah lainnya yang kemudian juga berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi nasional. Dalam krisis seperti ini, gejolak ekonomi khususnya di bidang energi dapat memicu tekanan sosial. Masyarakat yang semakin terdesak dengan kebutuhan energi dan bahan pokok akan menjadi masalah utama dalam menjaga kedaulatan negara.
Alumnus doktoral dari Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut juga menyoroti bahwa permasalahan ini tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan pasokan energi dari luar akibat geopolitik yang sedang terjadi. Ia menekankan bahwa hal ini juga disebabkan lemahnya kemampuan pengolahan energi dalam negeri. “Sumber daya alam kita sebenarnya melimpah untuk diolah sebagai pasokan energi, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal sehingga kita bergantung pada negara lain,” terangnya.
Oleh karena itu, Arman mendesak agar bangsa Indonesia segera berupaya keras untuk mengolah sumber daya alam yang tersedia guna mendorong kemandirian energi nasional. Hal ini tak lepas dari potensi besar Indonesia sebagai produsen energi panas bumi atau geothermal terbesar kedua di dunia. “Indonesia perlu segera mengembangkan teknologi untuk memanfaatkan sumber daya ini demi menyokong ketahanan energi nasional,” tambahnya.
Sebagai langkah awal, Kepala Pusat Studi Pengembangan Industri dan Kebijakan Publik (PIKP) ITS tersebut mengungkapkan bahwa setiap daerah dapat memanfaatkan ciri khas daerah masing-masing untuk menciptakan cadangan energi. Contohnya, daerah dengan suhu tinggi dapat mendayagunakan panel surya sebagai sumber energi. Sementara itu, wilayah peternakan dapat mengolah limbah menjadi biogas.
Menutup pemaparannya, Arman menegaskan kembali bahwa masyarakat, industri, dan pemerintah harus menerapkan kolaborasi utuh untuk mempertahankan kedaulatan energi nasional. “Masyarakat perlu berhemat dalam penggunaan energi, industri perlu menggalakkan inovasi, sementara pemerintah harus aktif mengkaji kebijakan guna mendukung usulan kemandirian energi bangsa,” tutur Arman mengingatkan.
Semangat juang turut menunjukkan komitmen Kampus Pahlawan ini sebagai institusi pendidikan dalam menyokong kemandirian energi di Indonesia. Hal ini turut mendukung tercapainya Sustainable Development Goals (SDGs) poin ke-7 tentang Energi Bersih dan Terjangkau serta poin ke-9 terkait Industri, Inovasi, dan Infrastruktur. (ST05)
