SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kota Surabaya untuk perencanaan pembangunan tahun anggaran 2025 sudah dimulai. Musrenbang ini dilaksanakan di tingkat kelurahan maupun kecamatan.
Atas kegiatan itu, Komisi C DPRD Surabaya menginginkan agar Musrenbang tidak sekadar rutinitas. Komisi bidang pembangunan ini juga berharap Musrenbang tidak hanya bicara penyerapan anggaran, namun menghasilkan pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati. “Musrenbang harus menghasilkan program yang terukur dan secara riil menyelesaikan permasalahan Kota Surabaya,” katanya.
Ia mencontohkan salah satunya adalah masalah sampah. Menurut politisi perempuan ini, pengelolaan sampah anggarannya Rp 581 miliar. Nilai ini sebagian besar terserap untuk satgas sampah, satgas taman dan tipping fee TPA Benowo.
“Sementara anggaran murni pengelolaan sampah masih minimalis, sehingga belum nampak inovasi teknologi untuk penyelesaian pengurangan sampah,” ujarnya.
Aning mengatakan pengurangan sampah harus dimulai dari hulu. Sedangkan kebanyakan sampah berasal dari rumah tangga. Karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia sebagai pendamping pengelolaan sampah agar volume sampah ke TPA makin berkurang.
“Sedangkan fokus Dinas Lingkungan Hidup (DLH) masih sering teralihkan untuk mengurusi hal yang lain,” lanjutnya.
Ia berharap Pemkot Surabaya sudah memikirkan program dengan lompatan jauh untuk penanganan sampah ini. Misalnya, menggagas dan mengkaji dibentuknya BLUD atau BUMD yang fokus pada pengurangan sampah.
Hal lain yang disoroti politisi berhijab ini adalah tentang transportasi publik.
Menurut dia, pemerintah kota, provinsi dan pusat harus duduk bersama untuk membuat bisnis manajemen pengelolaan transportasi publik di Kota Surabaya.
Aning menyatakan jumlah kendaraan di Surabaya kebanyakan besar juga disumbang dari daerah lain. Maka, konsep transportasi publik yang bisa digagas bareng adalah perlu memikirkan data pekerja dari luar daerah namun bekerja di Surabaya.
“Bagaimana mobilitas pekerja ini di dapat terjangkau oleh mass transportation (transportasi masal),” jelas dia.
Sektor lain yang perlu diperhatikan adalah pengendalian banjir. Dia menyampaikan ini harus dicermati terkait dengan prioritas pembangunan. Normalisasi dan naturalisasi saluran baik karena alih fungsi lahan maupun karena pendangkalan sedimen tetap harus menjadi perhatian utama.
“Termasuk pula melakukan penyelesaian koneksitas antar saluran,” pungkasnya. (ST01)
