Surabayatoday.id, Surabaya – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyaksikan prosesi serah terima nota pelaksanaan tugas enam Penjabat Sementara (Pjs) bupati dan wali kota. Selanjutnya, enam Pjs bupati dan wali kota ini kembali menyerahkan jabatan pada bupati dan wali kota setempat.
Adapun enam Pjs yang menyerahkan nota pelaksanaan tugas, yakni Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim, Himawan Wstu Bagijo sebagai Pjs bupati Mojokerto, Kasatpol PP Jatim Budi Santosa sebagai Pjs bupati Blitar dan Kadis Kominfo Jatim Benny Sampirwanto sebagai Pjs bupati Trenggalek.
Selain itu yakni Kepala Bakorwil Malang, Sjaichul Ghulam sebagai Pjs bupati Malang, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Jatim, Djumadi sebagai Pjs wali kota Blitar, serta Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Setdaprov Jatim Ardo Sahak sebagai Pjs wali kota Pasuruan.
Selanjutnya, tugas bupati dan wali kota kembali diemban oleh pejabat yang menjadi pertahana dalam Pilkada mendatang. Serah terima itu dilakukan juga menyusul berakhirnya masa cuti kampanye keenam bupati dan wali kota, Sabtu (5/12).
Gubernur Khofifah mengatakan, tugas Pjs bupati dan wali kota sebagai proses mediasi perjalanan demokrasi di Jawa Timur. “Melalui serah terima ini, tugas itu kembali pada pemilik mandat,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan pesan pada keenam bupati dan wali kota agar pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020 mendatang dapat berjalan aman, damai, dan kondusif. Selain itu, Khofifah juga menekankan pada aspek protokol kesehatan selama masa coblosan.
“Jangan sampai ada kluster Pilkada,” tegasnya.
Menindaklanjuti arahan Mendagri, Tito Karnavian, gubernur juga telah meminta pada bupati dan wali kota yang dekat dengan wilayah yang menggelar Pilkada untuk diminta mendukung. Misal rapid tes, swab PCR bisa dibantu selama pelaksanaan Pilkada Serentak.
Jika tetangga daerah yang sedang menyelenggarakan Pilkada membutuhkan dukungan maka daerah tetangga mohon ikut mendukung. Misalnya tim nakes, lab PCR dan hal teknis yang terkait dengan keamanan akibat pandemi covid-19.
“Dukungan semacam itu, tentunya akan meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan hak suaranya saat pilkada karena membangun keyakinan bahwa pelaksanaan terjamin keamanannya,” lanjutnya.
“Kita sudah apel siaga 23 November lalu, 30 November rakor provinsi. Dengan sosialisasi yang baik, maka kami harapkan tingkat partisipasi masyarakat bisa tinggi. Penerapan protokol kesehatan juga penting. Jangan sampai penggunaan hak pilih turun karena takut Covid-19,” katanya kembali. (ST02)
