SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meraih penghargaan bergengsi dalam ajang Digital Government Award di Jakarta, Senin (20/3). Penghargaan yang diraih ini adalah penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Penghargaan diberikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas, kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Penerimaan penghargaan itu juga disaksikan langsung oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, sejumlah menteri, gubernur, dan bupati/wali kota se-Indonesia.
Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan, diraihnya penghargaan ini karena Pemkot Surabaya dinilai menjadi yang terbaik dalam kategori penerapan layanan SPBE, dan sukses menerapkan pemerintahan digital secara terintegrasi dan lebih maju.
“Kami menerapkan digitalisasi di segala lini, karena selain mempercepat pelayanan publik, juga membuat semuanya menjadi transparan dan akuntabel, mengurangi signifikan potensi korupsi,” kata Eri.
Ia menjelaskan, saat ini ekspektasi masyarakat terhadap kecepatan dan kualitas pelayanan publik semakin tinggi. Bahkan, pelayanan publik kerap dibandingkan dengan pelayanan di sektor swasta seperti perbankan yang cepat dan efektif. Maka, instansi pemerintahan tidak boleh lagi berada di zona nyaman.
“Kuncinya hanya satu, yaitu digitalisasi. Dengan digitalisasi, layanan semakin cepat, semakin presisi karena jalurnya jelas. Tak ada lagi orang ketemu orang, tidak ada diskriminasi orang tertentu didahulukan dibanding yang lain, karena semua by digital (serba digital). Itu sudah kita masifkan di Surabaya, di segala lini layanan,” jelasnya.
Eri mencontohkan, bagaimana integrasi pelayanan publik bisa dilakukan antara Pemkot Surabaya, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Agama untuk berbagai dokumen kependudukan. Demikian pula dengan integrasi pelayanan dengan Kementerian Agama untuk penanganan stunting, dari data calon pengantin yang terintegrasi dengan Puskesmas.
“Sehingga, begitu calon pengantin ini bersiap, dicek mulai dari soal kesehatannya, apakah ada risiko kekurangan energi kronis atau kekurangan gizi, sehingga bisa diantisipasi agar kelak anaknya tidak berpotensi stunting. Ini bukti bahwa integrasi pelayanan bisa menjawab berbagai persoalan,” papar dia.
Integrasi data stunting itu, lanjut Eri, kemudian ditautkan dengan berbagai fasilitas kesehatan, dunia usaha, hingga sekolah untuk diberi solusi secara bersama-sama. Hasilnya, prevalensi stunting Surabaya turun drastis menjadi 4,8 persen pada 2022, terendah se-Indonesia. (ST01)
