SURABAYATODAY.ID, BANGKALAN – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak turun ke Bangkalan, Rabu (4/8). Didampingi Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron, Emil mengunjungi gudang penyimpanan Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan. Ia ingin memastikan kualitas beras bantuan dari pemerintah pusat bagi masyarakat terdampak PPKM di kabupaten tersebut.
Wagub Emil melarang bupati Bangkalan dan Dinsos setempat untuk mendistribusikan bantuan beras tersebut. Ia menyatakan kualitas beras yang diterima oleh Dinsos Bangkalan dalam kondisi tidak baik.
Ia meminta agar total 1.500 kemasan beras seberat @ 5 kg tersebut agar disimpan dan jangan sampai ada yang sampai ke tangan masyarakat.
“Tadi sudah kita saksikan sendiri bahwa kualitas beras memang tidak baik. Jadi kami menyampaikan kepada Pemkab Bangkalan, jangan didistribusikan dulu, kita akan segera clearkan dan pastikan terlebih dulu,” ungkap Emil Dardak, sapaan akrab Wagub Jatim.
Sejalan dengan larangan tersebut, Wagub Emil juga menyatakan bahwa telah meminta Dinas Sosial Provinsi Jatim segera mencari pengganti beras bantuan dari pemerintah pusat itu. Hal ini sebagai wujud percepatan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang telah menanti bantuan tersebut.
“Saya juga sudah sampaikan ke Kadinsos Jatim, jangan sampai terlalu lama penggantinya. Dalam hitungan hari sudah harus sampai, karena masyarakat sudah menunggu,” terangnya.
“Kami pastikan bahwa mereka yang sudah terdata tetap harus menerima beras yang layak, dan yang ada sekarang ini jangan didistribusikan,” imbuhnya.
Atas temuan di Bangkalan tersebut, Wagub Emil menekankan bahwa hal tersebut merupakan kerja bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Sehingga betapa pentingnya peran aktif dari pemerintah daerah setempat untuk ikut mengawal penyaluran bantuan ke masyarakat.
“Kita tahu bahwa ini operasi skala besar. Jadi ini kita perbaiki bersama-sama, kerja bersama. Kami yakin, kalau ini ada kaitan dengan amanat dari supplier yang tidak baik, Kemensos (pemerintah pusat) akan mengambil tindakan,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Bupati Bangkalan Abdul Latif menyatakan akan menahan sementara paket bantuan beras yang diterima di wilayahnya. Dirinya memastikan bahwa dari 1.500 pack beras tersebut belum ada yang terdistribusi ke masyarakat.
“Belum ada yang terdistribusi, karena sesuai dengan arahan Pak Wagub juga, agar beras ini disimpan dulu sambil menunggu pengganti yang lebih baik,” ungkap Abdul Latif.
Sementara itu, tercatat 3.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sedang menunggu aliran bantuan beras dari pemerintah pusat. 3.000 KPM tersebut merupakan warga terdampak PPKM, namun belum terdaftar sebagai penerima berbagai bentuk bansos oleh pemerintah pusat maupun daerah. (ST02)
