SURABAYATODAY.ID,SURABAYA – Badan Pengurus Daerah Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (BPD ABUJAPI) Jawa Timur menyelenggarakan forum strategis bertajuk “Halal Bihalal & Dialog Interaktif: Bagaimana Masa Depan Bisnis Pengamanan dari Perspektif Regulator dan Pengguna Jasa” di Hotel Movenpick Surabaya, Rabu (15/4). Forum ini menjadi momentum krusial bagi industri pengamanan nasional yang kini berada pada titik balik transformasi menuju ekosistem keamanan berbasis teknologi digital.
Dalam sambutannya, *Ketua BPD ABUJAPI Jatim, Dra. Musfiroh Agus Sumitro menegaskan bahwa industri jasa pengamanan telah menjadi pilar penting stabilitas ekonomi. “Keamanan bukan sekadar biaya, melainkan investasi untuk keberlanjutan bisnis. ABUJAPI Jatim berkomitmen mendorong kepatuhan regulasi, meningkatkan profesionalisme, dan memastikan kesejahteraan personel Satpam sebagai garda terdepan,” ungkapnya.
Kakorbinmas Baharkam Polri, Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja, S.E., M.H.,* hadir memberikan arahan utama mengenai visi Kebijakan Polri 2026 yang berfokus pada digitalisasi layanan, standardisasi Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP), serta sistem keamanan modern.
“Transformasi menuju Smart Security 2026 adalah orkestrasi presisi antara kepatuhan hukum, inovasi teknologi, dan pemuliaan tenaga kerja. Kita akan mengintegrasikan SDM dengan teknologi canggih seperti AI dan IoT, serta memodernisasi administrasi melalui implementasi KTA Satpam digital untuk validasi data yang lebih cepat,” tegas Irjen Pol. Kalingga dalam paparannya.
*ABUJAPI Jatim Bedah Masa Depan Industri Pengamanan: Transformasi PP 28/2025 dan Rebranding Satpam Sebagai Profesi Berbasis Skill*
Fase Baru Regulasi: Kemudahan Perizinan dan Tantangan Kualitas
Hadirnya PP 28/2025 membawa perubahan revolusioner dalam ekosistem bisnis keamanan, di mana sistem perizinan (SIO) kini terintegrasi penuh dengan Online Single Submission (OSS) dan berlaku selamanya tanpa perlu perpanjangan setiap dua tahun. Namun, di balik kemudahan ini, muncul kekhawatiran mengenai penurunan standar kualitas akibat persaingan harga yang tidak sehat.
Kombes Pol Dheny Dariadhy, S.I.K., M.H., Kasubditbinkamsa Ditbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri, dalam paparannya menekankan bahwa digitalisasi adalah keniscayaan. “Kebijakan Polri tahun 2026 adalah digitalisasi layanan dan standarisasi BUJP secara ketat. Kita harus beradaptasi dengan teknologi seperti AI, namun tetap memegang teguh prinsip memuliakan profesi Satpam sebagai profesi yang menjaga keamanan dan martabat manusia,” tegasnya. Beliau juga menyoroti pentingnya hak hidup layak bagi personel di tengah tekanan efisiensi anggaran pengguna jasa.
Mengubah Paradigma: Dari “Menjual Orang” Menjadi “Menjual Skill”
Salah satu poin paling tajam dalam diskusi ini disampaikan oleh narasumber utama, H. Adik Dwi Putranto, S.H., M.HP. (Ketua Kadin Jatim) Beliau menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi perusahaan sangat bergantung pada kualitas SDM.
“Dunia usaha saat ini tidak lagi melihat pengamanan sebagai fungsi pelengkap, melainkan bagian dari sistem kepercayaan. Oleh karena itu, BUJP jangan hanya menawarkan jumlah personel, tetapi tawarkanlah skill dan kompetensi spesifik seperti hospitality. Jika kita menjual kualitas, maka margin usaha akan terjaga dan kesejahteraan prajurit pengamanan akan meningkat secara otomatis,” jelas H. Adik.
Resiliensi Bisnis di Era Teknologi
Dialog ini juga menghadirkan perspektif dari Apt. Yuliasman Chaniago, seorang pakar manajemen risiko (Sekjen INCRA). Beliau menjelaskan bahwa integrasi teknologi tidak akan menghapus peran manusia, melainkan menggesernya ke arah spesialisasi yang lebih beragam.
“Teknologi membantu efisiensi, namun Satpam tetap menjadi garda terdepan dalam business resilience. Mereka adalah pihak pertama yang memitigasi risiko di lapangan. Ketangguhan perusahaan sangat bergantung pada integrasi antara teknologi keamanan modern dan personel yang memiliki kemampuan risk management yang mumpuni,” paparnya.
Komitmen Pemerintah dan Industri
Dari sisi regulator tenaga kerja, Bapak Sugeng (Perwakilan Disnaker) menyampaikan bahwa hingga saat ini tingkat kesejahteraan Satpam di Jawa Timur dinilai cukup stabil dengan minimnya pengaduan terkait hak normatif. Pemerintah berkomitmen mendukung penuh peningkatan kompetensi ini melalui pelatihan-pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri 2026.
Pada Penutupan diskusi yang dimoderatori oleh Rudy Hutagalung, SM. (Kabid Diklat & Sertifikasi BPD Abujapi Jatim) menyimpulkan diskusi menyepakati tiga langkah konkret agar industri tetap bertahan dan maju:
1. Up-Skilling: Melakukan pemutakhiran keterampilan personel secara berkala sesuai kebutuhan industri (jemput bola ke klien).
2. Integrasi Sistem: Melakukan pemutakhiran data SIO lama ke sistem OSS terbaru sebelum tenggat waktu agar izin berlaku selamanya.
3. Kolaborasi Tiga Pilar: Memperkuat Komitmen, Profesionalisme, dan Kolaborasi antara asosiasi, regulator (Polri/Disnaker), dan pengguna jasa.
sesi tanya jawab interaktif yang melibatkan para pimpinan BUJP di Jawa Timur, yang sepakat bahwa masa depan industri pengamanan terletak pada keseimbangan antara kecanggihan teknologi dan kesejahteraan manusia yang menjalankannya.
Acara ditutup dengan MoU Bersama Kadin Jawa Timur untuk melaksanakan kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi dalam peningkatan profesi dan pemuliaan Profesi satuan pengamanan
Tentang BPD ABUJAPI Jatim:
Badan Pengurus Daerah Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) Jawa Timur merupakan organisasi resmi yang menaungi perusahaan jasa pengamanan di wilayah Jawa Timur. ABUJAPI berkomitmen meningkatkan profesionalisme industri keamanan melalui pembinaan SDM, advokasi regulasi, dan penguatan kemitraan strategis dengan Polri serta instansi terkait.(ST11)
