SURABAYATODAY.ID, BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab) di ruang Angling Dharma, gedung Pemkab Bojonegoro, Kamis (28/3). Musrenbangkab digelar dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045. Agroindustri menjadi salah satu topik hangat terkait sektor unggulan Kabupaten Bojonegoro ke depan.
Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto menjelaskan tiga poin agar dapat menjadi masukan sekaligus menjadi catatan. Pertama, terkait sinergi fiskal sehingga dapat mengarah pada kebijakan yang sama. Pihaknya juga berterima kasih atas dukungan dari Provinsi Jawa Timur.
“Ke depan kita perlu memikirkan sektor selain migas. Di 2023, pertumbuhan ekonomi di Bojonegoro positif. Sehingga salah satunya perlu fokus membangun berdasarkan potensi yang ada di Bojonegoro,” tuturnya.
Sebagian besar kawasan di Kabupaten Bojonegoro, lanjut Pj Bupati, meliputi kehutanan dan pertanian. Sehingga agroindustri menjadi penting dan kesempatan mengembangkannya sangat luas.
Kedua, di dalam menyusun rencana kegiatan, ada hal yang penting yaitu efisiensi belanja dan efektifitas kebijakan. “Artinya harus terus evaluasi dari kebijakan tersebut, apakah sudah efektif utamanya menciptakan kesejahteraan masyarakat,” terang dia.
Ketiga, RPJPD termasuk RKPD penting untuk melihat segala potensi yang ada. Sehingga semua komunikasi setiap komponen masyarakat menjadi penting. Melalui musrenbangkab didialogkan sehingga dipahami dan mendapat hasil yang baik.
“Musrenbang sangat parsitipatif. Mudah-mudahan dapat memberikan masukan yang jauh lebih berkualitas,” pungkasnya.
Sedangkan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur Mohammad Yasin menjelaskan forum Musrenbangkab ini cukup strategis karena dihadiri banyak pihak. Yakni dalam rangka untuk membuat dokumen perencanaan selama 20 tahun ke depan.
“Bagaimana Bojonegoro ke depan apakah arahnya masih di sektor migas atau di industri lain,” ujarnya.
Hasil dari kegiatan, nantinya akan menjadi acuan bagi kepala daerah mendatang yang akan memimpin Bojonegoro, baik di 2025 maupun 20 tahun ke depan.
Pihaknya juga menyampaikan 6 arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam perencanaan dan pembangunan di daerah. Pertama, perencanaan yang berintegritas dan menekankan efisiensi. Kedua, pembangunan berorientasi hasil. Ketiga, tingkatkan PAD untuk kemandirian fiskal.
Arahan keempat, mewujudkan pemerintahan yang ramah investasi. Kelima, pendidikan dan kesehatan jalan menuju kesejahteraan. Dan keenam, pelayanan publik untuk mewujudkan keadilan. (ST10)
