SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Satpol PP Surabaya melakukan penertiban pemkot menertibkan baliho Bacaleg atau partai politik. Penertiban diberlakukan bagi pemasangan baliho yang berada di pedestrian, dipaku di pohon atau fasilitas umum.
Kepala Satpol PP Kota Surabaya, M Fikser menyatakan penertiban baliho Bacaleg atau partai politik bukan berkaitan dengan masa sosialisasi Pemilu 2024. “Kalau misal di videotron atau dipasang di tanah milik pribadi, maka bukan ranah pemkot,” bebernya.
“Termasuk jika baliho itu ditempel di dinding rumah dan dindingnya milik sendiri serta bukan di pedestrian, maka juga bukan kewenangan pemkot menertibkan,” sambung dia.
Fikser menerangkan, bahwa penertiban baliho atau spanduk ini dilakukan berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
Pasal 23 ayat 1 disebutkan, bahwa untuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab keindahan lingkungan, setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan dilarang: (b) memasang dan/atau menempelkan kain bendera, kain bergambar, spanduk dan/atau sejenisnya di sepanjang jalan, rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon, bangunan fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial.
“Walaupun baliho atau spanduk itu sudah bayar pajak, tetapi kalau titik lokasi pemasangannya tidak sesuai tempat, maka tetap kita tertibkan,” kata mantan Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya ini.
Meskipun demikian, ia mengungkapkan sebelum menertibkan baliho atau spanduk yang melanggar, pihaknya terlebih dulu menginformasikan kepada pemilik. “Kalau sudah kita informasikan dan tidak dipindah, baru kita tertibkan. Kita juga sampaikan terima kasih kepada Bacaleg atau partai politik yang sudah memahami terkait aturan pemasangan baliho dan spanduk,” tandasnya. (ST01)
