SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Keresahan para kader kesehatan di Kota Surabaya direspons Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Surabaya Cahyo Siswo Utomo. Ia menyarankan Pemkot Surabaya agar sosialisasi terhadap masyarakat terutama kader kesehatan tentang peraturan yang terkait dengannya, dilakukan dengan lebih baik dan bijak.
“Termasuk juga soal ada pemberhentian itu mohon disosialisasikan dengan lebih baik dan lebih bijak,” ujarnya.
Anggota Komisi D DPRD Surabaya ini menyentil tentang penentuan jumlah kader kesehatan. “Pertimbangan dalam menentukan jumlah kader kesehatan, mohon jangan hanya bersandar pada jumlah KK atau jumlah penduduk di wilayah RT ataupun RW. Tetapi juga mempertimbangkan peran-perannya,” lanjutnya.
Politisi muda PKS ini kemudian menyampaikan bahwa peran-peran kader kesehatan ini sangat signifikan. Mulai sebagai pemantau lingkungan, penyakit dan kesehatan serta pelayanan masyarakat, seperti Jumantik, kemudian sebagai fasilitator lingkungan-sanitasi, termasuk juga pemantauan penyakit lainnya seperti TBC dan penyakit paliatif, posyandu balita, pralansia dan lansia, KB dan sebagainya.
“Juga termasuk peran dalam kelurahan siaga, kampung ASI dan lain-lain. Ini harus dipertimbangkan,” tegas Cahyo.
Wakil Ketua Badan Pembentukan Perda ini juga masih menyebut beban lain kader kesehatan. Dikatakan, beban mereka yang kini dinamai Kader Surabaya Hebat tidak ringan meskipun itu lewat aplikasi.
Karena itu Cahyo meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) meninjau ulang. “Jadi hemat saya, mohon ada peninjauan kembali soal pengurangan jumlah kader kesehatan. Mohon ada kebijakan dari pemkot Surabaya terutama dari Dinas Kesehatan untuk menyandarkan kebijakan itu tidak hanya pada jumlah KK tetapi juga beban kerja di masing-masing wilayah,” tambahnya.
Cahyo menyampaikan akan terus menyuarakan persoalan ini hingga ada kejelasan. Ia mengatakan keluhan ataupun masukan kepada Pemkot Surabaya bisa disampaikan ke DPRD Surabaya. (ST01)
