SURABAYATODAY.ID, TRENGGALEK – Menteri Sosial Tri Rismaharini melakukan kunjungan kerja di Trenggalek, Sabtu (25/12). Selain meninjau penanganan bencana di kawasan tersebut, Risma juga memantau pembagian bantuan sosial kepada penerima manfaat.
Ia meminta para pihak terkait mempercepat pencarian bantuan sosial ini. Untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/program sembako bisa dicairkan dalam bentuk uang tunai.
Mensos Risma juga menekankan agar jajaran pemerintah daerah dan juga bank-bank milik negara (Himbara) memastikan pencairan bansos, mengingatkan sudah memasuki akhir tahun.
“Saya minta pencarian dipercepat. Ini sudah akhir tahun. Senin besok saya minta semuanya tuntas. Tidak ada penerima manfaat yang belum mencairkan bantuannya,” kata Mensos di hadapan Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin dan pimpinan Bank Himbara.
Karena itu, saat di Trenggalek ini Mensos Risma bergerak mencari warga penerima manfaat yang belum dapat bantuan sosial. Mensos mencari rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diketahui belum cair bantuan sosialnya.
Tiba di Desa Melis, Kecamatan Gandusari, Trenggalek, rombongan berhenti di jalan desa. Mensos kemudian meminta petugas bank mencairkan bansos milik warga di tempat tersebut.
“Ini yang lansia dikasih kesempatan dulu. Penjenengan gadah KTP ne Bu? Dipun beto KTP nipun? Dipendet sodoyo nggih (Anda ada KTP Bu? Dibawa KTP nya? K Dicairkan semua ya bantuannya),” katanya.
Pencarian bansos di Desa Melis secara umum merupakan KPM BPNT. Hari itu sekitar 5 orang KPM dari desa tersebut mencairkan bantuan. “Njih remen. Matur nuwun Bu Risma (Ya senang. Terima kasih Bu Risma),” kata nenek Sainem (82), singkat.
Mensos berpesan, agar bantuan yang telah diterima digunakan sesuai keperluan dan ketentuan. Tidak boleh untuk membeli rokok atau keperluan yang tidak sesuai.
Terkait masih adanya KPM yang belum menerima bansos, disinyalir mereka berasal dari perluasan program PKH atau BPNT/program sembako yang kurang mendapat informasi secara utuh.
Untuk itu, Mensos meminta kepada para pendamping PKH dan BPNT untuk menyisir agar mereka dapat menerima bansos sebelum 31 Desember. Kemensos melalui Inspektorat Jenderal melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Percepatan Penyaluran KKS Program Keluarga Harapan (PKH) dan BPNT/Program Sembako agar penyalurannya tak melewati 31 Desember
Penyaluran bansos Kemensos diawasi oleh Aparat Penegak Hukum (APH) di 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia melibatkan Kejaksaan Agung RI dan Bareskrim Mabes Polri untuk memastikan bisa tepat waktu, tepat jumlah serta tepat sasaran. (ST01)
