SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik dan mengambil sumpah jabatan lima Pejabat Tinggi Pratama atau eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (24/9) malam. Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur Nomor : 821.2/4445/204/2021 tanggal 23 September 2021 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan, Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II).
Adapun ke-5 pejabat eselon II yang dilantik yaitu:
– Drs. Benny Sampirwanto, M.Si sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Prov. Jatim
– Dr. Hudiyono, M.Si sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Jatim
– Dr. Andriyanto, SH, M.Kes sebagai Staf Ahli Gubernur Jatim Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik
– Dr. Akhmad Jazuli, SH, M.Si sebagai Staf Ahli Gubernur Jatim Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
– Ir. Joko Irianto, M.Si sebagai Staf Ahli Gubernur Jatim Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.
Dalam kesempatan tersebut, Khofifah meminta agar seluruh staf ahli berkoordinasi dan menyinkronkan capaian 11 indikator kinerja utama (IKU) yang notabene menjadi barometer pengukuran capaian kinerja di dalam RPJMD Jatim.
Sebagai informasi, 11 IKU tersebut meliputi kenaikan pertumbuhan ekonomi, indeks theil, indeks gini, prosentase penduduk miskin, indeks pembangunan gender, indeks pembangunan manusia, prosentase tingkat pengangguran terbuka, indeks reformasi birokrasi, indeks kesalehan sosial, indeks kualitas lingkungan hidup dan indeks resiko bencana.
“Berkaitan 11 IKU ini saya minta tolong ketiga staf ahli segera melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD terkait serta BPS Jatim,” jelas orang nomor satu di Jatim.
Beberapa pekerjaan rumah terkait IKU, Khofifah mencontohkan, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik ini langsung berkoordinasi berkaitan dengan peningkatan indeks demokrasi. Sementara Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan melihat kecenderungan menggunakan terminologi SDGs zero poverty dengan indikator-indikator untuk melihat kedalaman dan keparahan kemiskinan.
“Sekarang ada terminologi yang sedang dilakukan exercise. Kita harus melakukan telaah kaitannya dengan kemiskinan ekstrim. Ini bagian dari pemaknaan terhadap zero poverty di SDGs,” ujar Khofifah.
Karena itu, lanjut Khofifah, hal-hal yang terkait dengan tugas ini dikoordinasikan dengan tim analis di Pemprov Jatim. Selanjutnya dikoordinasikan dengan BPS agar Bappeda Provinsi Jatim menghitung dengan tepat. Pasalnya, ini berkaitan dengan SDGs sehingga harus proaktif bersama.
“Sektor apa saja? Variabel atau indikator apa? Yang sekarang diusulkan sebagai komponen penentu. Karena ini sesuatu yang sedang dibahas. Saya minta tolong Staf Ahli Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan koordinasi dengan Bappeda, BPKAD, Tim Analisis supaya bisa cocokkan format dengan OPD terkait khususnya dengan BPS,” tandas Khofifah. (ST02)
