SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tertanggal 8 Juni 2021 Nomor 131.35-368 tahun 2021, terkait pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik dan mengambil sumpah jabatan Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzki beserta Wakil Bupati Tuban Riyadi yang hadir secara virtual, untuk periode jabatan 2021-2024, di Gedung Negara Grahadi, Minggu (20/6).
Dalam amanatnya, Gubernur Khofifah berpesan agar Bupati dan Wakil Bupati Tuban dapat meneruskan instruksi presiden (Inpres) dalam upaya menekan jumlah angka kasus Covid-19. Termasuk mengimplementasikan percepatan vaksinasi dan memperketat Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro.
Menurut Khofifah, hal tersebut di samping mendisiplinkan masyarakat Kab. Tuban terkait 5 M (Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, dan Mengurangi mobilitas) lalu terkait 3 T (Tracing, Testing dan Treatment). Dirinya juga mengimbau agar pelaksanaannya pun disesuaikan dengan pendekatan kearifan lokal.
“Pesan Pak Presiden, gas dan rem sedapat mungkin diselaraskan. Ekonomi di gas, kemungkinan peningkatan Covid-91 di rem,” tegas Khofifah.
Orang nomor satu di pemerintahan Jatim tersebut juga menyampaikan soal pembangunan industrialisasi di Tuban yang luar biasa maju. Utamanya pada program infrastruktur migas. Khofifah merencanakan penyediaan transportasi komuter bagi tenaga kerja di Tuban.
Hal tersebut lantaran untuk kembali mengaktifkan titik-titik stasiun di beberapa tempat yang kurang dimaksimalkan. Dirinya berharap agar keinginan tersebut bisa segera di revitalisasi.
“Sehingga dari Bojonegoro, Babat (Lamongan) dan Gresik, tidak harus tinggal di Tuban, kalau komuter bisa dimaksimalkan. Hal ini untuk mengurangi dampak sosial yang muncul jika terkonsentrasi di satu titik,” katanya.
Khofifah pun menyampaikan, hal tersebut tidak sulit diwujudkan oleh Pemkab Tuban untuk bersinergi dengan Pemprov Jatim. Lantaran, Bupati Tuban Aditya Halindra memiliki mentor seorang ibu yang merupakan mantan Bupati Tuban Haeny Relawati Rini Widyastuti yang menjabat mulai 2001-2011, di mana saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi Partai Golkar.
Untuk itu, dirinya mengajak Bupati dan Wabup Tuban yang baru, untuk memperhatikan kondisi makro ekonomi dan sosial di wilayahnya. Dimana berdasarkan release BPS Provinsi Jawa Timur 2020, ekonomi Tuban terkontraksi cukup dalam sebesar 5,85 persen. Hal ini lebih tinggi dibanding Bojonegoro dan Lamongan yang masing-masing terkontraksi sebesar 0,40 persen dan 2,65 persen.
“Sementara kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur 2,71 persen,” imbuh Khofifah.
Disisi lain, indeks Gini Rasio Kab. Tuban mencapai 0,311 point. Posisi tersebut lebih rendah dari rata-rata Provinsi Jatim sebesar 0,364 point atau masih berada pada kategori ketimpangan sedang. Untuk tingkat kemiskinan Kab. Tuban sendiri memiliki prosentase penduduk miskin sebesar 15,9 persen. Angka tersebut jauh di atas rata-rata Provinsi Jatim sebesar 11,46 persen. Hal ini meningkat dibanding 2019, yaitu sebesar 13,50 persen dan berada di 5 besar kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Timur.
“Dalam kurun waktu empat tahun terakhir sejak tahun 2017 sampai dengan 2020 tingkat kemiskinan di Tuban cukup tinggi di atas 15 persen lebih,” kata Khofifah. (ST02)
