SURABAYATODAY.ID, SURABAYA –Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meraih penghargaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award 2026 kategori Terbaik Tingkat Kota Wilayah Jawa-Bali. Penghargaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut diberikan atas upaya pemkot dalam memperluas akses layanan keuangan yang menyasar masyarakat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga pekerja.
Penghargaan tersebut diserahkan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Jakarta, Kamis (22/10/2026). Penyerahan berlangsung dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 yang turut dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Kota Surabaya, Vykka Anggradevi Kusuma mengatakan, penghargaan tersebut merupakan hasil pelaksanaan tujuh program unggulan TPAKD sepanjang 2025. Program-program itu berfokus pada perluasan akses keuangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan warga.
“Secara resmi pemkot menerima penghargaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award 2026 Tingkat Kota untuk wilayah Jawa-Bali. Tim ini bertugas memberikan literasi dan inklusi keuangan kepada warga Surabaya,” kata Vykka, Jumat (23/10/2026).
Vykka menjelaskan, pelaksanaan program tersebut sejalan dengan pencapaian sejumlah indikator pembangunan Kota Surabaya pada 2025. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,87 persen, melampaui target 5,77 persen. Sedangkan Indeks pembangunan mencapai 85,65 dari target 85,26. “Sementara tingkat kemiskinan terealisasi sebesar 3,56 persen, lebih rendah dibandingkan target 3,9 persen,” tuturnya.
Adapun tujuh program unggulan TPAKD Surabaya tersebut mencakup penguatan infrastruktur digital, pendampingan akses keuangan, perlindungan pekerja, pembiayaan UMKM, pemberdayaan ekonomi lokal, edukasi investasi, hingga digitalisasi pembayaran.
Program pertama adalah Satu Data Surabaya, yakni penguatan infrastruktur digital melalui pemanfaatan aplikasi, situs web, dan sistem data terpadu. Sistem tersebut digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan ekonomi dan penyaluran bantuan sosial.
Yang kedua adalah program PASTI LAKU. Program ini memberikan asistensi, pendampingan, literasi, serta edukasi akses keuangan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Sedangkan ketiga, perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja, pengemudi ojek online (ojol), dan warga yang bertugas melayani masyarakat. Program ini tercatat mencakup 99.724 peserta.
Kemudian keempat, penyaluran Kredit Melawan Rentenir (K/PMR) PUSPITA melalui PT BPR Surya Artha Utama yang telah menjangkau 2.138 debitur. Lalu kelima, Program Pemberdayaan dan Ketahanan Ekonomi Nang Suroboyo (PEKEN). Platform digital yang dapat diakses melalui peken.surabaya.go.id tersebut bertujuan memperluas pemasaran produk UMKM lokal. Hingga akhir 2025, program tersebut melibatkan 5.734 UMKM dengan omzet mencapai Rp216 miliar.
Selanjutnya keenam, Galeri Investasi Pasar Modal. Program ini menyediakan edukasi dan sarana investasi legal bagi masyarakat di Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola. Sementara ketujuh, digitalisasi pembayaran melalui Kartu Identitas Anak (KATEPAY) dan Simpanan Pelajar (Simpel) di Kota Surabaya. Nilai transaksi atau simpanan dalam program tersebut mencapai sekitar Rp158 miliar.
Selain memperluas akses layanan keuangan, Vykka menuturkan, Pemkot Surabaya juga menyediakan skema pembiayaan berbunga rendah untuk mendukung pengembangan UMKM. “Salah satu program unggulan untuk peningkatan akses pembiayaan kepada UMKM berupa PUSPITA, yaitu pinjaman dengan bunga 3% pertahun, dan Si-Kumis dengan bunga 5% pertahun,” ujar Vykka.
Tidak hanya itu, Pemkot Surabaya juga memberikan dukungan kepada kelompok berpenghasilan rendah melalui bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dibiayai APBD. Sementara bagi pelaku UMKM, mereka difasilitasi pemasaran digital melalui platform PEKEN.
“Dalam hal ini pemkot bersama OJK dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) bersinergi dalam upaya memberikan literasi dan inklusi keuangan ke sekolah-sekolah, UMKM sampai kelompok perempuan,” papar Vykka.
Untuk tahun 2026, Vykka mengungkapkan bahwa Pemkot Surabaya berencana melanjutkan sejumlah program yang telah berjalan. Termasuk di antaranya adalah penguatan basis data dan literasi keuangan melalui program SOMASI PINJOL. “Ada juga penambahan program baru berupa digitalisasi pembayaran parkir, pajak dan retribusi, ekosistem digitalisasi pasar tradisional dan pariwisata,” pungkasnya. (ST01)
Tinggalkan Balasan