SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Di tengah tingginya aktivitas vulkanik di Indonesia, upaya mitigasi bencana dan edukasi publik menjadi sorotan. Hal ini disebabkan karena proses kebumian tersebut menuntut masyarakat untuk memahami status dan langkah mitigasi secara tepat yang harus dilakukan.
Ahli Vulkanologi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Dr M Haris Miftakhul Fajar MEng menekankan pentingnya mitigasi berbasis data pemantauan. Melihat kondisi yang terjadi dalam satu pekan ini, Haris menilai kewaspadaan dapat dilakukan dengan mengikuti status aktivitas masing-masing gunung.
Dengan menerapkan empat tingkatan status aktivitas gunung api dapat menjadi acuan bagi masyarakat hingga pemerintah dalam menentukan langkah pengamanan. “Status gunung api Normal, Waspada, Siaga, hingga Awas menjadi acuan mitigasi, bukan sekadar penanda akan terjadi letusan,” terang Haris.
Pemerintah melalui Badan Geologi serta Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) telah menyediakan kanal informasi digital, yakni Magma Indonesia. Piranti lunak tersebut menyajikan data aktivitas seluruh gunung api di Indonesia secara real-time yang diperbarui secara berkala.
Tersedianya akses informasi resmi dengan kabar yang terus diperbaharui, masyarakat diharapkan tidak mudah termakan berita palsu yang beredar di internet. Karena pada situasi darurat seperti saat ini, masyarakat harus cermat dalam menyerap informasi. “Karena saat ini banyak sekali prediksi palsu, padahal tidak ada yang dapat memastikan kapan waktu pasti gunung api akan erupsi,” tegas dosen Departemen Teknik Geofisika ITS itu.
Lebih lanjut, pada status Waspada dan Siaga, masyarakat dapat menjaga pembatasan aktivitas pada zona tertentu. Pembatasan tersebut bertujuan untuk mengurangi risiko lontaran material vulkanik yang dapat terjadi mengikuti karakter erupsi. “Maka, saat gunung api berstatus Waspada dan Siaga, masyarakat harus mematuhi rekomendasi resmi terkait kawasan rawan bencana,” saran Haris,
Selain ancaman material vulkanik, menurut Haris, abu erupsi juga perlu mendapat perhatian khusus. Material yang dihasilkan pada aktivitas tersebut dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Salah satu contohnya abu vulkanik hasil erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK) yang terus menyebar hingga ke wilayah Jawa Tengah.
Haris menuturkan bahwa hasil letusan tersebut kaya akan kandungan silika yang membentuk kristal-kristal runcing dan tajam. Material mikro tajam tersebut dinilai sangat berbahaya bagi saluran pernapasan manusia, serta menggores kaca jika terjadi gesekan pada permukaan. Selain itu, sebaran abu juga dapat mengurangi jarak pandang hingga berpotensi mengganggu mesin pesawat yang membahayakan penerbangan.
Haris mendorong sinergi dan kolaborasi lintas sektor pemerintahan yang menjadi sebuah keharusan. Koordinasi ini melibatkan peran PVMBG selaku pemantau aktivitas gunung api, BMKG untuk analisis arah angin dan cuaca, serta Kementerian Perhubungan untuk pengaturan jalur penerbangan demi memprioritaskan keselamatan publik.
Untuk jangka panjang, Haris menganjurkan pemerintah serta instansi terkait untuk memperkuat edukasi kebencanaan sebelum aktivitas meningkat. Ia berpendapat bahwa langkah edukasi dan sosialisasi membantu masyarakat memahami risiko tanpa menimbulkan kepanikan.
Disampaikan oleh Kepala Departemen Teknik Geofisika ITS ini bahwa mitigasi juga perlu dilakukan melalui pemetaan risiko, penyiapan jalur evakuasi, serta penguatan komunikasi kebencanaan. “Budaya mitigasi harus dibangun melalui pemahaman terhadap proses alam dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Haris.
Menurutnya, pemahaman tersebut membantu masyarakat menjadi lebih siap dalam menghadapi aktivitas gunung api di sekitarnya. Kesiapsiagaan juga membantu mengurangi dampak ketika erupsi terjadi. Dengan demikian, aktivitas vulkanik dapat dihadapi melalui kewaspadaan, kepatuhan terhadap rekomendasi, dan pemanfaatan informasi ilmiah.
Upaya penguatan edukasi kebencanaan guna meredam kepanikan masyarakat dalam membangun kesadaran mitigasi bencana sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Terutama poin ke-13 tentang Penanganan Perubahan Iklim. Sinergi lintas instansi seperti pemantauan arah angin dan mitigasi jangka panjang berperan nyata dalam mewujudkan poin ke- 11 guna menciptakan Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan. (ST05)
Tinggalkan Balasan