SURABAYATODAY.ID, SITUBONDO – Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa minta agar Selingkar Ijen dapat menjadi percepatan ekonomi baru guna mendukung ekonomi pariwisata. Hal ini sekaligus implementasi dari Perpres Nomer 80 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi di Jatim.
Dalam Perpres tersebut dijelaskan, terdapat lima skala prioritas yang harus segera dilaksanakan oleh Pemprov Jatim maupun Pemkab Situbondo. Salah satunya, Selingkar Ijen yang memiliki banyak project yang masuk kategori Proyek Strategis Nasional (PSN) yang memiliki wilayah tersebar di Situbondo, Banyuwangi dan Bondowoso.
Khofifah ingin menjadikan kawasan Selingkar Ijen menjadi kawasan wisata alam yang memiliki daya pikat yang luar biasa, karena berbagai keunggulan fenomena alamnya yang sulit dicari di tempat lain.
“Untuk itu, kita harus gerak cepat menyingkronkan kembali antara Project Management Office (PMO) di Provinsi Jatim yang ada di Bappeda Jatim dan PMO tingkat pusat ada di Kemenko Perekonomian. Saat ini Selingkar Ijen di mana salah satu penyangga adalah Situbondo termasuk salah satu program strategis nasional,” terangnya.
Sementara itu, Bupati Situbondo Karna Suswandi mengatakan, misi dan prorgam gang akan dilaksanakan adalah membangun masyarakat Situbondo beriman dan keberagaman. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kesejahteraan guru ngaji dan pendidikan keagamaan dan membangun kota santri Pancasila.
Tak hanya itu, misi lain juga membangun masyarakat Situbondo sehat, cerdas, dan meningkatkan peran perempuan melalui peningkatan kualitas layanan kesehatan dan kesejahteraan tenaga medis. Ada pula pengembangan beasiswa Situbondo Cerdas untuk melanjutkan pendidikan anak hingga ke perguruan tinggi.
Bupati Karna Suswandi berkomitmen akan membangun infrastruktur, ekonomi yang berkeadilan dan berdaya saing lewat peningkatan aksesibilitas infrastruktur penunjang ekonomi, pembangunan kawasan unggulan minapolitan dan agropolitan. Juga akan membangun pemerintahan yang profesional, bersih dan tangguh lewat program smart goverment, birokrasi bebas korupsi dab bersih dari jual beli jabatan hingga memberikan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD). (ST02)
