SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya resmi membentuk Dewan Kebudayaan Surabaya (DKeb) sebagai mitra strategis dalam pemajuan kebudayaan. Pembentukan lembaga tersebut dikuatkan melalui SK Nomor 100.3.3.3/95/436.1.2/2026 tertanggal 10 April 2026. Kehadiran lembaga ini telah lama ditunggu mengingat DKeb ditetapkan Pemkot Surabaya sebagai mitra strategis dalam pemajuan bidang kebudayaan di Kota Pahlawan.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan kehadiran DKeb menjadi langkah penting dalam menghadapi tantangan kota yang semakin kompleks ke depan. “Keberadaannya sangat urgent untuk menjawab tantangan Surabaya yang makin besar ke depan,” kata Wali Kota Eri, Selasa (21/4/2026).
Pembentukan DKeb dilakukan melalui proses Musyawarah Kebudayaan Surabaya yang melibatkan berbagai pihak dan menetapkan 13 pengurus. Hal ini menandai dimulainya era baru dalam pengelolaan kebudayaan di Surabaya.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya, Herry Purwadi, menjelaskan bahwa proses tersebut dilakukan secara terbuka melalui panitia seleksi yang ditunjuk resmi oleh wali kota.
“Kelahiran lembaga ini telah melibatkan banyak pihak dengan musyawarah yang prosesnya dijalankan panitia seleksi yang ditunjuk resmi oleh wali kota,” ujar Herry.
Tahapan berikutnya adalah pemilihan susunan pengurus pada 4 Maret 2026. DKeb akan bertugas selama periode 2026-2029, dengan Heti Palestina Yunani sebagai ketua dan Probo Darono Yakti sebagai sekretaris.
Dalam menjalankan tugasnya, DKeb terbagi dalam dua bidang, yakni Bidang Kuratorial serta Bidang Penelitian dan Kebijakan. Bidang Kuratorial beranggotakan Heti, Heri Prasetyo, Sekar Alit, Rokim Dakas, Yogi Ishabib, dan Dhany Nartawan.
Sementara Bidang Penelitian dan Kebijakan, beranggotakan Probo, Heroe Budiarto, Rojil Nugroho, Achmad Zaki Yamani, Jarmani, Bagus Heri Setiadji, dan Ris Handono.
Seiring pembentukannya, DKeb mengusung perubahan paradigma tugas dan kewenangan dibanding lembaga sebelumnya. DKeb kini berperan sebagai mitra strategis Pemkot Surabaya dalam merumuskan kebijakan kebudayaan, sekaligus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan tersebut.
Transformasi ini juga ditandai dengan perubahan struktur yang menegaskan bahwa DKeb tidak lagi berfungsi sebagai pelaksana program. Selain itu, arah geraknya dituntut lebih luas dengan perspektif global, tidak terbatas pada kesenian melainkan mencakup keseluruhan aspek kebudayaan.
Karena itu, pemkot berharap keberadaan DKeb dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, tidak sekadar menjadi pelengkap agar Surabaya dipandang peduli terhadap kesenian, tetapi sebagai wujud kota yang berbudaya secara menyeluruh.
Sebagai lembaga baru, DKeb juga diharapkan mampu menjalankan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang mencakup 10 Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK).
Dengan terbentuknya DKeb, Herry berharap percepatan program pemajuan kebudayaan di Surabaya dapat segera terwujud. Ia menilai keberadaan DKeb akan menjadi mitra strategis yang saling menguatkan, seiring meningkatnya program di Disbudporapar Surabaya.
Sementara itu, Ketua DKeb, Heti Palestina Yunani, mengharapkan tumbuh kepercayaan yang kuat dari Pemkot Surabaya agar lembaga tersebut dapat menjalankan perannya secara optimal.
“Itu semata-mata agar pemerintah dapat menempatkan fungsi Dewan Kebudayaan secara tepat dalam ekosistem kesenian dan kebudayaan,” kata Heti.
Apalagi, Heti menggarisbawahi cakupan fungsi DKeb sangat luas. Karena itu, dibutuhkan kerja sama yang erat dengan berbagai pihak agar lembaga ini dapat berjalan sesuai sasaran.
“Dengan demikian, bersama Pemkot Surabaya dalam hal ini Disbudporapar, ranah kerja DKeb dalam menangani 10 OPK dalam UU No 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan semoga akan makin cepat terwujud,” tutur Heti.
Selain sebagai mitra strategis, DKeb juga diharapkan berperan optimal sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dengan lembaga, komunitas, serta penggiat seni-budaya dalam membangun komunikasi yang harmonis.
Menurut Heti, langkah tersebut penting untuk memastikan program yang dirancang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, sekaligus memberikan rekomendasi yang tepat bagi pemerintah.
“Kami akan membantu pemerintah menentukan program-program yang langsung penyentuh kepentingan publik sehingga penguatan peran dan fungsi DKeb akan benar-benar konkret, efisien dan produktif,” pungkasnya. (ST01)
