SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menggelar forum Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan Tata Ruang Seluruh Indonesia di Hotel Grand Dafam Surabaya, Jumat (24/11). Hadir dalam acara itu Ketua Apeksi yang juga Wali Kota Bogor Bima Arya serta seluruh Kepala Bappeda dan Tata Ruang seluruh Indonesia.
Pada kesempatan itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan kota harus menata ruangnya karena pasti penduduknya padat. Salah satu contoh yang sudah dilakukan di Surabaya, yang terus mempertahankan ruang terbuka hijaunya meskipun merupakan kota metropolitan.
“Di Surabaya, RTH di sektor publik sebesar 20,1 persen dan RTH di sektor private sebesar 10 persen. Jadi, total ruang terbuka hijau di Surabaya mencapai 30 persen,” katanya.
Menurut dia, ketika sudah menetapkan ruang terbuka hijau, yang berat adalah ada sejumlah lahan yang bukan milik pemerintah kota, sehingga harus ada ganti rugi. Tapi kalau sudah milik pemerintah kota, maka langsung dijadikan tempat wisata seperti Kebun Raya Mangrove dan juga Wisata Romokalisari.
“Surabaya ini panas kan tapi hatinya tetap dingin karena kita buat wisata-wisata di aset-aset pemkot. Banyak yang bilang kalau tidak mungkin buat wisata mangrove dan wisata romokalisari, tapi buktinya sekarang bisa dilakukan,” tegasnya.
Karena itu, ia menegaskan bahwa Kota Surabaya kini bukan lagi hanya menjadi kota barang dan jasa. Namun Surabaya bertumbuh menjadi kota yang juga menarik untuk dikunjungi karena wisatanya.
“Jadi, kita juga berusaha bagaimana kita bisa menarik wisatawan untuk berkunjung dan berwisata di Surabaya,” ujarnya.
Disampaikannya, berbagai kebijakan dan tata ruang itu, tidak lepas dari peran Bappeda atau Bappeko yang telah merencanakan sebuah kota. Ia yakin Bappeda itu luar biasa karena terus merencanakan kota menjadi lebih baik lagi di masa mendatang.
“Bappeda itu punya peranan penting, apakah kota ini mau lebih baik atau mau kurang pas ke depan, itu tergantung Bappeda,” tegasnya.
Bagi dia, Bappeda itu harus tahu kekuatan anggaran dan juga harus menguasai data, seperti data kemiskinan, data stunting, pengangguran dan sebagainya.
Eri menegaskan bahwa data-data ini penting untuk mempermudah Bappeda dalam melakukan evaluasi dan perencanaan serta mengambil kebijakan di tahun 2024. (ST01)
