Surabayatoday.id, Surabaya – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menekankan pentingnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang perlindungan konsumen. Pemahaman ini bukan untuk membatasi ekonomi, tapi untuk memberi kepastian.
Dengan begitu, tingkat kepercayaan pada produk lokal dapat meningkat, sehingga ekonomi bisa tumbuh. “Kami menyadari pentingnya perlindungan konsumen. Di mana harus ada trust atau kepercayaan. Kita menjaga iklim usaha agar kondusif, tidak ada yang takut,” katanya, Kamis (5/11).
Hal ini disampaikannya saat menerima audiensi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) di Gedung Negara Grahadi Surabaya. Ia menyatakan semua harus dilakukan penuh tanggung jawab.
“Kami ingin membangkitkan semangat tanggung jawab dari pelaku usaha termasuk UMKM. Untuk UMKM ini pemerintah support, sehingga mereka tidak takut memulai ikhtiar usaha,” lanjutnya.
Menurutnya, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terutama mahasiswa sangat penting. Hal itu untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan konsumen, sehingga bila menemukan penyimpangan bisa dilaporkan.
“Sosialisasi di kampus-kampus ini baik, karena mahasiswa bisa ikut menyampaikan kepada keluarga atau sekitarnya. Ini akan luar biasa. Kalau menjangkau satu-satu tidak mungkin. Kita anggarkan sosialisasi karena pendekatan enforcement tidak lebih efektif ketimbang promotif preventif,” tambahnya.
Dijabarkan, saat ini Pemprov Jatim melalui Disperindag memiliki lima Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Konsumen di wilayah Surabaya, Malang, Kediri, Bojonegoro dan Jember. UPT ini bertugas melakukan pengawasan barang beredar dan jasa, pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha.
Jumlah ini merupakan terbanyak di Indonesia. Hal ini menjadi salah satu bukti komitmen Pemprov Jatim terhadap UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Keberadaan UPT ini juga merupakan langkah konkrit dalam memberikan wadah untuk melindungi konsumen.
Selain adanya UPT Perlindungan Konsumen, lanjutnya, Disperindag juga memiliki aplikasi Sistem Informasi Perlindungan Konsumen (SIPERMEN) di mana masyarakat bisa melaporkan atau mengadukan terkait masalah perlindungan konsumen. “Sebagian besar masalah aduan tentang ketidakpuasan konsumen, yang kemudian bisa diselesaikan langsung dengan pelaku usaha sehingga tidak harus sampai menjadi sengketa,” katanya. (ST02)
