SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Penanganan persoalan Kependudukan, Anak dan Perempuan itu urgent dan harus menjadi perhatian lintas sektor. Sekdaprov Jatim Adhy Karyono menyebut bahwa pelibatan seluruh stakeholder dari pemerintah maupun swasta menjadi sangat penting.
Hal tersebut sejalan dengan lima arahan Presiden RI Joko Widodo pada 2020 lalu dimana memfokuskan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia. “Jadi persoalan kependudukan, perempuan dan anak bukan hanya persoalan pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/kota, tapi juga stakeholder yang lain. Semuanya harus terlibat,” ungkapnya saat membuka Rapat Koordinasi dan dan Sinkronisasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Pemprov Jatim Tahun 2023 di Hotel Novotel Samator Surabaya, Selasa (21/2) sore.
Dikatakan, permasalahan anak dan perempuan sangat berpengaruh pada masa depan sebuah bangsa. Sebab, anak menjadi sosok harapan di masa depan, sementara perempuan yang merupakan tiang negara.
Sekdaprov Adhy menjabarkan bahwa terdapat berbagai permasalahan anak dan perempuan yang terjadi. Mulai dari kekerasan, dispensasi kawin anak, perceraian, hingga yang tengah menjadi fokus pemerintah yaitu stunting. Untuk prevalensi stunting di Jatim sendiri tercatat mengalami penurunan sebesar 4,3 persen dari 23,5 persen di tahun 2021 dan 19,2 persen di tahun 2022.
Walaupun mengalami penurunan, Adhy Karyono menegaskan bahwa perjuangan menangani stunting belum berakhir. Target pemerintah pusat yang harus mencapai angka 14 persen masih menjadi PR besar bagi semua pihak. Untuk itu, selain stakeholder di luar jajaran Pemprov Jatim, peran dari seluruh OPD juga tidak kalah penting.
“Karena itu, kolaborasi menjadi dasar. Contoh BAPPEDA saya hadirkan hari ini, agar bisa lebih pro aktif dalam perencanaan kita. Hal ini karena penuntasan persoalan anak, perempuan dan kependudukan ini tidak saja tugas dari satu dinas. Ada cross cutting nya dengan dinas yang lain,” tutur dia.
Seperti halnya juga peran Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil), lanjut Adhy, yang harus hadir dan menjadi leading di masing-masing wilayahnya. “Ini sejalan dan sangat tepat timingnya dengan bagi kita untuk merancang RKPD 2024,” imbuhnya.
Kemudian, ada pula Dinas Pendidikan yang dirasa Adhy Karyono harus benar-benar aware pada setiap programnya, mana saja yang bersinggungan dengan persoalan perempuan dan anak. Serta Dinas Sosial dengan berbagai bantuan-bantuannya yang bersinggungan dengan upaya penanganan stunting. (ST02)
