SURABAYATODAY.ID, BOJONEGORO – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bojonegoro menggelar Kolaborasi Penguatan Kelembagaan Desa dalam rangka percepatan capaian SDGs Desa di Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan ini bekerjasama dengan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) melalui Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (FISH).
Kegiatan ini diikuti para kepala desa dan para mahasiswa program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Desa di aula Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri (Unugiri) Jalan Ahmad Yani, Bojonegoro.
Ketua Jurusan (Kajur) Ilmu Administrasi Publik Unesa, Tjitjik Rahaju menuturkan kerjasama baik ini perlu terus berlanjut. “Bukan hanya dengan Pemkab namun juga dengan Universitas yang ada di Bojonegoro untuk saling dukung satu sama lain termasuk kegiatan hari ini dapat difasilitasi UNUGIRI Bojonegoro,” ujarnya.
Sementara itu, Kabid Pembangunan dan Kerjasama Desa/Kelurahan dan Teknologi Tepat Guna, DPMD Bojonegoro Muhammad Imam Affan menyampaikan bahwa mahasiswa yang terlibat adalah para penggiat pembangunan desa.
“Insya Allah tahun depan jika memungkinkan akan dibuka mahasiswa RPL angkatan baru,” terangnya.
Affan melanjutkan, Sesuai target SDGs tahun 2030, kemiskinan di Bojonegoro sudah tidak ada. Pemkab Bojonegoro yakin target itu bisa tercapai lebih awal dan pertumbuhan ekonomi desa juga merata. Selain itu, literasi masyarakat juga menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
“Maka dari itu para penggiat desa kita upgrade agar menerapkan ilmunya dan menularkan ke masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu Kabid Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan DPMD Bojonegoro, Evie Octavia Marini menyampaikan, belum lama ini Ibu Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah mendapatkan tiga penghargaan. Di antaranya karena komitmen percepatan pembangunan desa sehingga Bojonegoro menjadi Kabupaten dengan desa mandiri terbanyak serta komitmen dan kontribusi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia desa melalui program beasiswa RPL desa.
“Itu semua karena komitmen ibu Bupati Anna Mu’awanah untuk memberikan program RPL bagi pegiat Desa, yaitu Kepala Desa, perangkat Desa, BPD beserta pengurus BUM Desa dan PLD yang menjadi subyek pembangunan di desa,” jelasnya, Kamis (3/11)
Masih dalam pemaparan Evie, Dalam percepatan capaian SDGs Desa di Kabupaten Bojonegoro yang memiliki 18 Goals, diantaranya mewujudkan Desa tanpa Kemiskinan dan kelaparan, maka salah satu kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro adalah Program Petani Mandiri yang memiliki 5 fasilitas, salah satunya adalah jaminan pembelian hasil pertanian bekerjasama dengan BUM Desa dan BUMD, guna mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Bojonegoro.
Selanjutnya Desa juga memiliki mitra, lembaga Kemasyarakatan Desa, meliputi RT/RW, PKK, Posyandu, Karang Taruna, LPMD dll yang semuanya perlu dioptimalkan peran dan fungsinya dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta pelayanan masyarakat.
“Hal tersebut untuk percepatan capaian SDGs Desa,” pungkasnya. (ST10)
