SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Ada wacana Pemkot Surabaya akan menambah jumlah gedung SD dan SMP negeri di Kota Pahlawan. Namun hal tersebut masih akan dihitung berapa jumlah kebutuhannya.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan penambahan sekolah atau unit baru untuk SMP negeri, Pemkot Surabaya akan menghitung berdasarkan kebutuhan di masing-masing wilayah per kecamatan. Yakni, jumlah SD negeri dan swasta, serta SMP negeri dan swasta.
“Sebetulnya yang akan masuk SMP berapa, Itu bisa dilihat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) untuk 5 tahun ke depan. Setelah 5 tahun kedepan itulah kita bisa tau, perlukah menambah SMP atau tidak,” terang dia.
Jika memang diperlukan penambahan sekolah, maka Dispendik Kota Surabaya akan berkoordinasi dengan MKKS negeri dan swasta. Sebab, Wali Kota Eri Cahyadi menginginkan ada kesepakatan bersama untuk mewujudkan Surabaya yang maju, harmonis, dan berkelanjutan.
“Kalau kurang, maka harus kita sepakati ditambah. Tapi kalau di wilayah itu sudah penuh, bahkan berlebih, bagaimana? Karena ada, di titik tertentu, jumlah kampungnya padat jumlah sekolahnya sedikit dan ada yang wilayahnya tidak padat, tapi sekolahnya banyak,” ungkap dia.
Meski demikian, untuk siswa dari kategori keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang masuk ke sekolah swasta, ia menegaskan bahwa Pemkot Surabaya bertanggung jawab selama peserta didik mengenyam pendidikan di sekolah tersebut.
“Kalau MBR pastilah (intervensi) dan tidak ada biaya penarikan lagi. Seragam dan uang gedung menjadi tanggung jawab Pemkot Surabaya. Kami dengan MKKS negeri dan swasta juga sepakat, jangan sampai ada sekolah swasta yang menarik uang,” tegas dia. (ST01)
