SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Komisi C DPRD Surabaya memberikan sorotan tentang capaian kinerja Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya. Organisasi Perangkat daerah (OPD) ini dinilai kurang bisa menerjemahkan visi dan misi wali kota tentang layanan kesehatan gratis untuk warga Surabaya yang cukup menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) melalui program Universal Health Coverage (UHC).
Menurut Ketua Komisi C Baktiono, warga belum bisa mendapatkan layanan kesehatan di rumah sakit beberapa rumah sakit. “Pelayanan kesehatan itu masih terbatas di rumah sakit tertentu,” ujarnya.
Padahal, kata Baktiono, visi misi Wali Kota Eri Cahyadi sudah jelas. Yaitu memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan.
Diterangkannya, warga kota Surabaya yang berpenghasilan di bawah 10 juta bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis di rumah sakit dengan menunjukkan KTP atau KK. Kenyataannya, warga Surabaya banyak yang tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan di semua rumah sakit.
Ia menyebut setelah dibahas dengan Dinkes, salah satu penyebab hal tersebut adalah masih ada beberapa rumah sakit yang belum bekerjasama dengan BPJS. Padahal program UHC ini berdampingan dengan progam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.
Namun ia menegaskan bahwa JKN merupakan progam pemerintah pusat. Karenanya seluruh rumah wajib bekerja sama dalam program tersebut. Sehingga bisa melayani kesehatan gratis, terhadap masyarakat Surabaya dengan cukup menunjukkan KTP.
“Minimal rumah sakit tersebut menyediakan 30 persen fasilitas kesehatan yang ada, bukan tidak sama sekali,” ungkap dia.
Lebih lanjut Baktiono mengatakan Dinkea Surabaya harus mampu menyakinkan rumah sakit untuk bekerjasama dengan BPJS. Dikatakan, pihaknya siap membantu hal tersebut.
Ia menginginkan Dinkes Surabaya perlu mengumpulkan Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), kembali mensosialisasikan program Universal Health Coverage, serta memberikan penjelasan. “Ini harus segera dilakukan,” tegasnya.
Selain layanan kesehatan, Komisi C juga menyoroti distribusi seragam sekolah gratis bagi siswa Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Baktiono mengatakan banyak siswa yang masuk sekolah melalui jalur mitra warga, jalur MBR, mereka tidak dapat fasilitas seragam.
Namun tidak hanya mengkritisi, Baktiono juga mengapresasi kinerja sejumlah OPD lain. Karena capaian kinerjanya melebihi target. “Dalam penggunaan anggaran dan pencapaian semuanya terpenuhi, bahkan melampaui target. Tapi anggaran yang dikeluarkan tidak sampai 100 persen. Itu artinya kinerja yang bagus,” ungkapnya. (ADV-ST01)
