SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia (RI) kebut penyebaran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Surabaya. Secara khusus, Mensos Tri Rismaharini mendatangi pemberian bantuan sosial itu di dua kecamatan, yakni Tambaksari dan Sawahan Surabaya, Senin (27/12).
Dalam penyerahan bantuan tersebut, Mensos Risma langsung turun tangan. Ia menginstruksikan para camat, lurah serta pendamping penerima bantuan untuk jemput boa memoercepat penyerahan bantuan sosial.
Risma juga sempat marah, karena proses birokrasi yang berbelit, sehingga warga yang mendapatkan hak bantuan juga kesulitan.
“Terlalu rumit ya, kasihan kalau orang miskin dia tidak terlalu familiar dengan ini (proses birokrasi). Tapi tadi saya sudah komplain dengan bank, dan bank akan membantu menyiapkan,” katanya.
“Saya juga sudah kontak langsung dengan direktur BLT pusat, dan saya nanti bicara dengan kepala kantor cabang, insya Allah permintaan saya dipenuhi dan mereka janji untuk diselesaikan,” lanjutnya.
Selain itu, Risma menjelaskan kenapa dirinya turun langsung ke lokasi penyerahan PKH dan BPNT di Surabaya. Alasannya di kota metropolitan seperti Surabaya ini, banyak yang belum mendapatkan kartu BPNT.
“Pertama banyak yang belum terima kartu. Kalau belum nerima kartu, dia kesulitan terutama ngambil yang untuk kartu sembako atau BPNT. Kedua, sering tidak tahu sebetulnya kartu sembako atau BPNT itu pemerintah dalam rangka PPKM, memberikan 2 kali ekstra,” terang Risma.
Selain itu, karena banyaknya warga yang tak mendapatkan kartu, sehingga bantuan tersebut tak bisa dicairkan.
“Nah kadang itu gak terambil, sehingga tadi saya cek itu ternyata bisa ambil. Nah kemudian ketiga boleh dobel antara BPNT dan PKH. Kalau PKH dengan BST tidak boleh, karena BST itu untuk saat pandemi. Jadi artinya kalau dia nerima PKH dia boleh nerima BPNT. Seringkali masyarakat mengambil hanya PKH saja, BPNT lupa. Padahal ada dua dua ekstra, dua bulan, 2×200 ribu bisa diambil,” jabar mantan wali kota Surabaya ini.
Tak hanya masalah itu saja, tersebarnya info pemberian PKH dan BPNT juga tak semua warga yang berhak, mengetahui hal tersebut. Sehingga banyak warga yang mendapatkan bantuan tak datang.
“Mungkin ini pemberitahuannya mendadak sehingga banyak yang belum kesini. Tapi saya sudah minta ke bank harus diselesaikan, karena ini sudah akhir tahun, harus bisa direalisasikan,”
“Nah permasalahan kelima itu karena juga belum dicetak baik kartu maupun buku tabungannya. Karena itu warga yang belum mendapat kartu saat ini, saya sudah komunikasi dengan direktur BNI pusat akan disiapkan kartu instan yang nanti akan bisa dikeluarkan uangnya. Permasalahannya adalah tetap penerima manfaat, mereka harus ke bank ambil kartu asli punya dia. Karena sementara ini kita keluarkan uang itu. Tapi dengan kartu dari bank,” imbuh Risma.
Dengan proses yang berbelit ini, membuat Risma turun langsung, sehingga permasalahan yang terjadi di dua Kecamatan tersebut terselesaikan.
“Nah karena itu warga penerima harus ngambil kartunya sendiri nanti ke bank karena supaya nanti bulan berikutnya itu bisa diambil. Keenam, tadi saya melihat pm di surabaya banyak yang masih muda. Sayang kalau dia hanya menerima bantuan, kalau dia bekerja dia pasti kapasitasnya lebih besar dan dia bisa mendapatkan kapasitas uang lbih besar. Jadi karna itu tadi saya tawarkan utk dia buka usaha atau bekerja. Ternyata banyak yg mau juga begitu,” tandasnya. (ST01)
