SURABAYATODAY.ID, SURABAYA –Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mendukung penuh program Perlindungan Sosial Digital Terintegrasi (Perlinsos Digital) berskala nasional. Dukungan tersebut, diwujudkan dengan menggelar sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek) secara hibrid kepada 12.669 Agen Pendamping (Training of Trainers) pada Rabu (20/5/2026) dan Jumat (22/5/2026).
Program Perlinsos Digital ini merupakan perluasan dari tim percepatan transformasi digital. Setelah sukses menjalankan pilot project di Kabupaten Banyuwangi pada tahun lalu, tahun ini program tersebut diperluas ke 42 kabupaten/kota di Indonesia, termasuk tiga daerah di Jawa Timur, yaitu Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kabupaten/Kota Mojokerto.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, Antiek Sugiharti, menjelaskan bahwa bimtek ini bertujuan menyiapkan para agen untuk mendampingi masyarakat, khususnya kelompok rentan pada desil 1 sampai 4 yang tidak memiliki perangkat gawai atau akses internet, agar tetap bisa mengakses bantuan sosial (bansos).
“Agen Perlinsos ini disiapkan untuk membantu masyarakat memastikan bantuan tepat sasaran. Mereka yang mengikuti bimtek terdiri dari kepala OPD, camat, lurah, Satpol PP, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), hingga Aparatur Sipil Negara (ASN) pendamping Kampung Pancasila,” ujar Antiek.
Antiek menambahkan, sistem baru yang dibangun oleh pemerintah pusat ini mengedepankan prinsip single data yang terintegrasi menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Melalui IKD, data masyarakat langsung terkoneksi dengan berbagai instansi nasional, seperti Kepolisian (terkait data kepemilikan kendaraan), BPJS Kesehatan, hingga BPJS Ketenagakerjaan untuk memverifikasi pendapatan atau gaji berkala.
“Para agen ini disiapkan untuk membantu masyarakat yang menerima bansos tapi mungkin tidak memiliki HP, mereka akan memastikan bahwa bantuan tepat sasaran,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya, Eddy Christijanto, memaparkan, digitalisasi ini akan mengubah pola penentuan penerima bansos. Jika dulu proses survei rawan memicu protes dan dinilai tidak objektif karena melibatkan penilaian manual dari tingkat RT dan RW hingga kelurahan, kini sistem yang akan bekerja menyaring kelayakan secara otomatis.
“Dalam rangka uji coba digitalisasi bansos ini, semua warga bisa mengajukan diri melalui aplikasi Perlinsos yang terhubung dengan IKD. Karena IKD sudah terintegrasi dengan 16 kementerian dan lembaga, data pribadi seseorang akan langsung terkeneksi secara otomatis,” jelas Eddy.
Eddy mencontohkan, apabila ada ASN atau pengusaha dengan omzet besar mencoba mendaftar, sistem yang terhubung dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau data perpajakan akan langsung mengeliminasi secara otomatis.
Begitu pula jika sistem mendeteksi kepemilikan aset seperti tanah luas melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau kendaraan mewah. Meski demikian, sistem ini tetap menyediakan ruang transparansi berupa masa sanggah selama satu bulan jika terjadi ketidaksesuaian data di lapangan.
“Misalnya ada warga yang namanya tercatat memiliki mobil mewah, padahal dia hanya seorang driver yang dipinjam namanya oleh atasanya. Warga tersebut diberikan waktu sanggah satu bulan untuk meluruskan datanya agar sistem bisa mengoreksi kembali kelayakannya,” tambah Eddy.
Mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya itu, menjelaskan bahwa proses memasukan data dan skrining kelayakan warga Surabaya melalui aplikasi Perlinsos ini dijadwalkan mulai berjalan pada Juni 2026. Data hasil piloting tersebut, nantinya akan menjadi dasar mutakhir bagi penyaluran bansos di Kota Pahlawan pada tahun 2027.
Dengan adanya integrasi ini, Pemkot Surabaya berharap tidak ada lagi gesekan sosial pada masyarakat akibat kecemburuan terkait distribusi bansos.
“Keuntungannya, jika nanti sistem memutuskan seseorang layak atau tidak, mereka tidak akan menyalahkan lurah, RT, RW, atau pendamping PKH lagi. Semua murni berdasarkan keakuratan data sistem Perlinsos yang objektif. Kami harap integrasi data yang bagus ini membuat bansos benar-benar jatuh ke tangan warga yang paling membutuhkan,” pungkas Eddy. (ST01)
