SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Komisi D DPRD Kota Surabaya menggelar hearing bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, Bappeda, hingga Badan Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial.
Dalam forum tersebut, anggota Komisi D DPRD Surabaya, Johari Mustawan menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang wajib dijamin oleh pemerintah.
“Pendidikan adalah hak dasar warga negara. Negara harus hadir memastikan akses pendidikan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat,” tegasnya.
Politisi yang akrab disapa Bang Jo itu menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) pendidikan. Ia menyoroti masih adanya persoalan pada validitas data sosial yang menjadi dasar distribusi bantuan.
Menurutnya, hasil survei di lapangan menunjukkan masih ditemukan data yang kurang akurat sehingga perlu dilakukan verifikasi ulang secara menyeluruh.
“Pelaksanaan survei data sosial masih banyak yang kurang valid. Ini perlu diverifikasi ulang dengan melibatkan masyarakat secara langsung,” ujarnya.
Selain itu, Bang Jo juga mengungkap adanya temuan data warga yang dinonaktifkan, sehingga masyarakat harus kembali melakukan proses aktivasi melalui verifikasi di tingkat kelurahan maupun kecamatan.
“Banyak data yang dinonaktifkan, sehingga warga harus mengaktifkan kembali melalui verifikasi ke petugas kelurahan atau kecamatan,” jelasnya.
Terkait hal tersebut, ia meminta Dinas Sosial memberikan dukungan maksimal kepada petugas di tingkat bawah agar proses verifikasi data masyarakat dapat berjalan lebih optimal.
“Dinsos diharapkan dapat membantu petugas di kelurahan dan kecamatan dalam memfasilitasi warga yang ingin memverifikasi datanya,” tambahnya.
Lebih lanjut, Komisi D juga menyoroti masih banyaknya pertanyaan dari masyarakat terkait bantuan pendidikan, baik untuk kebutuhan sekolah maupun biaya kuliah. Oleh karena itu, pihaknya meminta agar DPRD memperoleh informasi yang valid dan komprehensif dari dinas terkait.
“Banyak masyarakat yang menanyakan bantuan pendidikan. Kami berharap dewan mendapatkan informasi yang jelas dan valid agar dapat menjawab pertanyaan masyarakat,” ungkapnya.
Bang Jo pun mendorong agar sosialisasi program bantuan pendidikan dilakukan secara lebih masif. Program tersebut mencakup bantuan sekolah, biaya kuliah, bantuan PAUD, hingga program bagi penghafal kitab suci.
“Kami berharap sosialisasi ditingkatkan, sehingga seluruh program bantuan pendidikan dapat diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang berhak,” ujarnya.
Ia menutup dengan harapan agar melalui hearing ini, program bansos pendidikan dapat berjalan lebih tepat sasaran, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.
“Harapannya, bantuan sosial pendidikan ke depan semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (ADV-ST01)
