SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, menyoroti persoalan perbedaan data penanganan stunting antara Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan Badan Pusat Statistik (BPS). Ia menilai, masih adanya ego sektoral antarlembaga menjadi kendala utama dalam sinkronisasi data antar instansi pemerintahan.
“Problem utama sistem pemerintahan kita saat ini adalah ego sektoral, termasuk data BPS yang tidak pernah diberikan secara gamblang kepada pemerintah daerah,” ujarnya.
Fathoni menegaskan, data BPS seharusnya menjadi acuan utama kepala daerah dalam merancang dan menjalankan program pembangunan. Hal ini baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun inovasi daerah melalui RPJMD.
Namun, kata dia, kerap terjadi perbedaan data primer antara BPS dan pemerintah daerah yang berdampak pada efektivitas program. Salah satunya terkait penanganan stunting, di mana ketidaksesuaian data antara BPS dan Pemkot dapat memunculkan persepsi yang berbeda mengenai capaian kinerja.
“Kalau kita menjadikan BPS sebagai rujukan, tapi datanya tidak diberikan secara komprehensif ke pemerintah kota, tentu hasil akhirnya akan berbeda. Pemerintah kota menyebutkan satu hal, BPS menyebutkan hal lain,” terangnya.
Untuk itu, Fathoni berharap keluhan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang juga menjabat ketua dewan Apeksi bisa menjadi perhatian pemerintah pusat. Ia pun mendorong agar di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, BPS dapat lebih terbuka dalam membagikan data statistik kepada seluruh kepala daerah.
“Dengan keterbukaan data, pemerintah daerah akan memiliki rujukan yang akurat dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga pembangunan bisa tepat sasaran dan tepat guna,” pungkasnya. (ADV-ST01)
