SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Aliansi Masyarakat Sipil Surabaya menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Jawa Timur, Jalan Indrapura, Surabaya, Jumat (21/2). Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap kebijakan yang dinilai merugikan rakyat dan melemahkan demokrasi.
Salah satu koordinator aksi, Tanthowy, menyatakan bahwa demonstrasi ini membawa empat tuntutan utama berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh aliansi.
Keempat tuntutan tersebut meliputi:
1. Pengesahan Undang-Undang Pro Rakyat, termasuk RUU Masyarakat Adat, RUU Perampasan Aset, dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT).
Desakan pengesahan RUU Masyarakat Adat berlatar belakang konflik agraria dan kriminalisasi akibat belum adanya payung hukum yang kuat. Dampaknya 1,6 juta hektare tanah adat berkonflik dengan korporasi (AMAN).
Sedangkan desakan RUU Perampasan Asetl berlatar belakang kesulitan menyita aset koruptor menyebabkan kerugian Rp 200 triliun (ICW). Hal ini berdampak negara kehilangan potensi pemulihan aset.
Sementara itu untuk RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga berlatar belakang: 4,2 juta pekerja PRT tidak memiliki perlindungan hukum (ILO). Hal ini berdampak mereka rentan eksploitasi dan kekerasan.
2. Penolakan Undang-Undang yang Dinilai Merugikan Rakyat, seperti revisi UU TNI-Polri serta revisi UU Minerba dan Kejaksaan.
Revisi UU TNI & POLRI beratar belakang: adanya potensi perluasan peran TNI-Polri di ranah sipil. Hal ini dikhawatirkan meningkatkan represi dan melemahkan demokrasi.
Sedangkan revisi UU Minerba & Kejaksaan karena dinilai menguntungkan oligarki tambang, melemahkan independensi hukum. Hal tersebut bisa berdampak eksploitasi SDA dan berkurangnya independensi kejaksaan.
3. Evaluasi Kebijakan yang membebani anggaran negara, seperti pengurangan anggaran akibat kabinet gemuk dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
4. Pembatalan kebijakan yang dinilai mengancam demokrasi, seperti multifungsi TNI-Polri dan alokasi APBN untuk proyek non-prioritas.
Massa aksi mendesak pemerintah dan DPR untuk segera menindaklanjuti tuntutan tersebut demi kepentingan rakyat. (ST11)
