SURABAYATODAY.ID, BOJONEGORO – Bupati Bojonegoro terpilih, Setyo Wahono menghadapi salah satu tantangan. Yakni tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro.
Silpa yang merupakan sisa dana anggaran tahun berjalan, kerap menjadi indikator kurang optimalnya perencanaan dan penyerapan anggaran di pemerintah daerah. Pada laporan per 30 November tahun 2024, Silpa Pemkab Bojonegoro tercatat Rp 3 triliun lebih.
Setyo Wahono menyatakan komitmennya untuk menangani hal ini. Ia menyatakan langkah-langkah strategis perlu diimplementasikan untuk mengatasi permasalahan ini.
“Silpa, terjadi hampir setiap tahun di Bojonegoro. Ini menjadi prioritas kami untuk menyelesaikannya di tahun pertama,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Senin (9/12).
Ia menekankan perlunya mempercepat proses perencanaan dan eksekusi anggaran, sekaligus menguatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Dengan pendekatan yang sistematis dan humanis, diharapkan masalah ini dapat diatasi sehingga masyarakat mendapatkan manfaat yang maksimal dari setiap alokasi anggaran.
Dengan memprioritaskan apa yang benar-benar dibutuhkan rakyat, Wahono bertekad memastikan tidak ada potensi dana yang terbuang percuma. “Ke depan, kami bertekad memastikan setiap rupiah anggaran digunakan seoptimal mungkin untuk kepentingan masyarakat. Silpa bukan hanya angka, tetapi mencerminkan pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan,” ujarnya.
Setyo Wahono berencana untuk mengatasi Silpa ini dengan langkah-langkah, di antaranya peningkatan kualitas perencanaan. Dikatakan, ia akan menggandeng lembaga akademik dan praktisi untuk menyusun anggaran berbasis data dan kebutuhan masyarakat.
Langkah berikutnya adalah penerapan teknologi digital. Dikatakan, mempercepat proses adminstrasi dan meningkatkan implementasi sistem IT untuk meminimalkan kebocoran.
Selain itu juga dengan penguatan kapasitas aparatur pemerintah, memberikan pelatihan kepada pegawai untuk meningkatkan kompetensi manajerial dan teknis, serta peningkatan tunjangan kinerja ASN
Anggaran yang besar, menyebabkan beban kinerja ASN semakin berat. Setyo Wahono berkomitmen untuk meningkatkan tunjangan ASN berdasarkan kinerja
mempercepat proses pengambilan keputusan dan eksekusi kebijakan APBD.
“Proses perencanaan APBD akan didorong pada jadwal yang lebih awal, sehingga eksekusi atau penyerapan anggaran, terutama untuk pengadaan barang dan jasa, bisa dilaksanakan pada awal tahun,” jabarnya.
Ia juga menyampaikan perlu ada pengawasan dan transparansi. Caranya dengan membangun mekanisme pengawasan berbasis publik dan melibatkan masyarakat dan lembaga independen untuk mengawasi pelaksanaan anggaran.
Menurutnya, jika Silpa dapat ditekan, Bojonegoro berpotensi mampu meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan dan pembangunan infrastruktur. Ini juga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. (ST10)
