SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyerahkan surat pernyataan kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Surat pernyataan tersebut, berisi tentang komitmen mereka dalam menurunkan stunting, gizi buruk dan kemiskinan.
Ratusan pejabat struktural itu terdiri dari lurah, camat, Kepala Bagian (Kabag), Kepala Perangkat Daerah (PD), Kepala Badan, hingga para asisten dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya. Kegiatan ini berlangsung di Graha Sawunggaling Lantai 6, Gedung Pemkot Surabaya, Jumat (14/7) sore.
Selain penyerahan surat pernyataan, dalam kesempatan itu, Wali Kota Eri Cahyadi sekaligus memberikan pengarahan dan melakukan evaluasi kinerja jajarannya. Evaluasi dilakukan terutama terhadap upaya penurunan stunting dan kemiskinan.
“Hari ini saya evaluasi terhadap stunting, stunting menjadi 615. Setelah itu yang bekerja dari orang miskin sekitar 65 ribu, yang sudah bekerja sekitar 6000-an dan semuanya sudah terdaftar,” katanya.
Karenanya, ia meminta kepada jajarannya agar memastikan 65 ribu keluarga miskin di Surabaya harus sudah bekerja pada bulan Agustus 2023. Menurutnya, banyak inovasi yang bisa dilakukan camat dan lurah dalam memberikan intervensi pekerjaan kepada warga miskin.
“Kerja itu kan tidak harus seperti di padat karya. Tapi kan ada, diberikan rombong, gerobak, diberikan modal, setelah itu kita pantau. Maka yang 65 ribu itu nanti di bulan Agustus semuanya harus bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Jadi semuanya minimal Rp4 juta (per Kartu Keluarga),” tambahnya.
Wali Kota Eri mengungkapkan, bahwa komitmen dalam penurunan stunting dan kemiskinan telah disampaikannya kepada jajarannya setahun yang lalu. Komitmen ini merupakan perjanjian kontrak kinerja antara wali kota dengan seluruh pejabat struktural Pemkot Surabaya.
“Sudah saya sampaikan kepada teman-teman setahun yang lalu. Maka ini adalah perjanjian teman-teman sama saya lakukan adalah sampai bulan Agustus 2023. Jadi teman-teman ini sudah membuat surat pernyataan ke saya dan hari ini dikumpulkan,” ujarnya.
Ia menyebut, bahwa terdapat sejumlah poin dalam surat pernyataan yang ditandatangani pejabat struktural tersebut. Di antaranya, yakni menyelesaikan masalah kemiskinan, gizi buruk dan stunting.
Nah, apabila hingga bulan Agustus 2023 mereka tidak bisa menyelesaikannya, maka bersedia untuk mundur dari jabatannya. “Jadi itu yang dibuat teman-teman dan mereka tandatangan. Jadi ini janji kontrak setahun yang lalu,” ujar mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.
Wali Kota Eri menambahkan, bahwa saat ini terdapat sekitar 65 ribu KK warga miskin di Surabaya. Sedangkan untuk miskin ekstrem, jumlahnya ada sekitar 3000 KK. Karenanya, ia meminta hingga Agustus 2023, ribuan warga miskin tersebut sudah bekerja atau mendapatkan penghasilan minimal Rp 4 juta per KK.
“Saya mintanya setiap keluarga itu pendapatan keluarganya minimal Rp 4 juta per KK. Ini sudah dimulai sejak tahun lalu. Jadi ada yang dikasih modal, ada yang dikasih mesin jahit. Karena kemiskinan ini yang menyebabkan stunting, gizi buruk,” pungkasnya. (ST01)
