SURABAYATODAY.ID, BATU – Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyampaikan kepada para kepala desa bahwa saat ini Jaksa Agung RI sedang menggencarkan pembentukan restorative justice. Sebuah program yang diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan ringan di desa melalui mediasi dengan kepala desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan tokoh masyarakat setempat.
“Saat ini Pemprov Jatim dengan dukungan Kajati Jatim dan Kapolda Jatim telah menggencarkan pembentukan restorative justice di tingkat sekolah. Hingga saat ini sudah ada lebih dari 900 sekolah,” ujarnya.
Hal itu disampaikannya saat membuka Diklat Peningkatan Kapasitas SDM Bagi Kepala Desa Angkatan I dan II Tahun 2023, di Royal Orchid Hotel Garden & Condominium, Kota Batu.
Khofifah berharap peningkatan kapasitas ini bisa menjadi inspirasi bagi para kepala desa untuk mengembangkan desanya. Sebagai bagian dari penguat peran desa di dalam proses pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja, serta dalam penurunan stunting dan penurunan kemiskinan ekstrem.
Gubernur Khofifah juga menggarisbawahi sebagai bentuk penguatan bagi desa yang memiliki potensi untuk bisa menembus pasar luar negeri, Pemprov Jatim juga berkolaborasi dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) guna mengembangkan Desa Devisa.
“Dua tahun lalu, Desa Devisa kita hanya dua. Kini per 30 Mei 2023 Desa Devisa kita berjumlah 138 desa. Dan ini terbanyak di Indonesia,” ungkap Khofifah.
Dijelaskan, desa yang masuk ke dalam Desa Devisa akan mendapat pendampingan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Mulai dari pengembangan produknya, pengemasannya, hingga pemasarannya hingga ke pasar mancanegara.
“Kami terus berkeliling menggali potensi-potensi desa untuk bisa menjadi Desa Devisa selanjutnya,” imbuhnya. (ST02)
