SURABAYATODAY.ID, BOJONEGORO – Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah menyampaikan nota keuangan terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD 2022, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung DPRD Kabupaten Bojonegoro, Rabu (5/7). Selain Bupati Anna, hadir pula pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, sekretaris daerah, jajaran asisten dan staf ahli, dan sejumlah kepala OPD.
Bupati Anna menyampaikan kegiatan ini sebagai penyampaian gambaran dan realisasi APBD 2022. Yakni total realisasi pendapatan daerah pada 2022 mencapai Rp 5,767 triliun dari target Rp 4,208 triliun. Artinya capaian pendapatan setara dengan 137,69 persen.
“Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 9 kali berturut-turut terhadap laporan keuangan (termasuk) tahun anggaran 2022,” ungkapnya.
“Capaian ini tentu masih banyak kekurangan, namun kami mengedepankan transparansi dalam pelaporan ini,” ujar lanjut Bupati Anna.
Dalam Rapat Paripuna I ini dilanjutkan pandangan umum fraksi dan fraksi-fraksi memberi apresiasi capaian kinerja bupati dalam pengelolaan APBD 2022. Di antaranya Fraksi PAN Nurani Rakyat Indonesia Sejahtera, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.
Juru bicara Fraksi PAN Nurani Rakyat Indonesia Sejahtera Lasuri menyampaikan apresiasi atas capaian Pemkab Bojonegoro tahun 2022. Pihaknya berharap hal ini bisa dipertahankan. Pihaknya juga mengucapkan selamat pada Bupati Anna dan jajarannya atas capaian Opini WTP sembilan kali berturut-turut.
“Kami bangga atas beberapa penghargaan yang didapat pemkab. Ke depan, OPD dan BUMD untuk bekerja lebih maksimal lagi untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, juru bicara Fraksi Partai Golkar Ahmad Supriyanto menyampaikan dari sisi pendapatan, pihaknya menilai cukup signifikan bahkan memenuhi target yang telah ditentukan. Meski jika dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami penurunan.
Namun hal ini cukup membuktikan capaian kinerja melampaui target. Dari target pendapatan Rp 4,208 triliun, realisasi Rp 5,767 triliun.
“Mengapresiasi kinerja realisasi APBD pada 2022 dan berharap bisa meningkatkan realisasi kinerja APBD. Kami menyatakan menyetujui rancangan Raperda 2022 untuk dilanjutkan jadi Perda Kabupaten Bojonegoro,” ujarnya. (ST10)
