SURABAYATODAY.ID, SURABAYA –
Kota Surabaya mendapatkan penghargaan kota terbaik kedua Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan skor 3,43 dan Status Kinerja Tinggi berdasarkan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) 2022. Penghargaan ini digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Adapun kota terbaik pertama diraih Kota Semarang dengan skor yang sama dengan Surabaya.
Penghargaan itu diberikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) XXVII di Anjungan Pantai Losari Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (29/4). Penghargaan diterima oleh Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Arief Boediarto.
Arief Boediarto menjelaskan bahwa penghargaan itu diraih setelah adanya evaluasi dari Kemendagri terhadap kinerja Pemkot Surabaya.
“Ada 32 urusan pemerintahan plus 5 fungsi penunjang urusan pemerintahan yang dinilai dan dievaluasi. 32 urusan pemerintahan itu adalah 6 urusan wajib pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan rakyat, trantibun, dan sosial), lalu 18 urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, serta 8 urusan pilihan,” katanya..
Selanjutnya, hal ini dicocokkan dan diverifikasi dengan turun lapangan oleh tim yang sifatnya nasional dan tim ini merupakan gabungan dari beberapa departemen terkait. “Alhamdulillah kita berhasil melewati itu berdasarkan arahan dan bimbingan serta kebijakan dari Bapak Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi,” tegasnya.
Menurut Arief, penghargaan ini akan semakin melecut semangat teman-teman ASN di lingkungan Pemkot Surabaya untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga Kota Surabaya. Ia sangat yakin di bawah kepemimpinan Wali Kota Eri ini, pelayanan kepada warga akan semakin baik.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan selamat dan memberi apresiasi kepada pemerintah daerah yang berhasil meraih penghargaan sebagai penyelenggara pemerintahan terbaik.
“Saya ucapkan terima kasih kepada penerima penghargaan. Mudah-mudahan akan memotivasi semangat kita untuk terus dapat melaksanakan tugas sesuai sistem pemerintahan otonomi daerah yang ada,” ungkap Tito.
Bagi pemerintah daerah yang belum berhasil memeroleh penghargaan, Tito berharap peringatan hari otonomi daerah ini bisa dijadikan momentum untuk introspeksi dan kontemplasi untuk bekerja lebih baik dan berprestasi, serta mampu mandiri secara fiskal.
“Karena ujung dari otonomi daerah adalah kemandirian fiskal yang ditandai dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang lebih banyak dari transafer pusat. Daerah bisa membiayai diri sendiri tanpa harus bergantung dengan pemerintah pusat,” pungkasnya. (ST01)
