SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menggelar pertemuan bersama warga Jalan Tambak Pring Barat Tengah 2, RT 09/RW 08, Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Rabu (15/3) malam. Dalam kesempatan itu, Eri menerima banyak masukan dari warga di wilayah tersebut.
Keluhan yang disampaikan yaitu soal saluran, pavingisasi, penerangan jalan umum (PJU), pengelolaan sampah, dan sebagainya. Setelah menjawab semua keluhan itu, Eri meminta RT membuat skala prioritas, apa saja yang dibutuhkan oleh warga dalam jangka waktu 5 tahun.
“Saya ingin musbangkel (musyawarah pembangunan kelurahan) itu ada skala prioritas, jadi nanti antar RT atau antar RW tidak rebutan. Seperti tadi yang saya lihat, saya mendapat laporan dari warga ada PJU di Asemrowo ini nggak terealisasi,” katanya.
Ia menjelaskan, dengan skala prioritas RT itu, maka Pemerintah Kota (Pemkot) dan DPRD tahu apa yang dibutuhkan oleh warga. Tak hanya itu, dengan skala prioritas, pemkot dan DPRD akan lebih mudah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Dengan begitu kami di pemkot dan DPRD itu tahu prioritas warga itu apa, sehingga itu lah yang akan dimasukkan ke dalam anggaran,” jelas dia.
Eri juga menyampaikan, dengan skala prioritas itu maka juga bisa dijadikan bahan untuk evaluasi. “Makanya saya itu nanti ingin tahu, apa saja sih perubahan-perubahannya,” sampainya.
Eri menegaskan, skala prioritas ini juga untuk mengedukasi warga Surabaya agar saling bergotong-royong dan saling menjaga satu sama lain. Seperti halnya dalam membangun saluran untuk mengatasi banjir, ia tidak ingin, ketika memberi bantuan ternyata masih ada rumah yang tidak memiliki saluran.
“Maka dari itu tadi saya bilang ke warga, ada salurannya apa enggak, tapi ternyata tadi warga juga ikut mengerjakan salurannya, kalau seperti itu saya pasti bantu. Karena mengatasi saluran itu tetap harus ada kontribusi warga, dengan seperti itu maka akan muncul rasa saling memiliki dan menjaga salurannya,” paparnya.
Dikatakan, skala prioritas itu juga bisa untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di Surabaya. Dirinya tak ingin, warga miskin di Surabaya hanya berharap pada bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat.
“Kan harus mengubah diri kita, jangan berharap terus pada pemerintah, yo malah gak tak keki (malah nggak saya kasih) bantuan. Maka dari itu kita beri bantuan berupa pekerjaan, agar warga ini mengubah kehidupannya menjadi lebih baik,” pungkasnya. (ST01)
