SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Usaha Menengah Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Surabaya semakin berkembang pesat. Hal ini tidak lepas dari peran aktif Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam memberikan perhatian, pendampingan, hingga perlindungan aset atau karya produk UMKM dari pembajakan.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan bahwa seluruh pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai di lingkungan Pemkot Surabaya diwajibkan menggunakan produk UMKM. “Alhamdulillah UMKM sekarang menciptakan berbagai inovasi yang berkembang. Jadi mereka memiliki kesempatan untuk menjual produknya lebih banyak, otomatis mereka sudah mengerti pasarnya. Maka pemerintah mendampingi dan harus tahu model (tren) sepatu dan baju saat ini seperti apa,” kata Wali Kota Eri, Minggu (12/3)
Eri bahkan menggandeng desainer untuk menciptakan dan mengembangkan inovasi dari produk para pelaku UMKM. Langkah tersebut telah terealisasi, yakni menggandeng 14 desainer UMKM Surabaya yang berkolaborasi dengan 16 pembatik Surabaya.
Hasilnya, mereka menciptakan delapan motif batik Surabaya atau yang dikenal sebagai Batik Suroboyo. “Nanti yang membayar (desainernya) adalah pemkot. Contoh yang mendesain sepatu adalah mahasiswa Desain Produk (Despro). Sehingga UMKM itu belajar, karena tidak bisa UMKM akan naik menjadi lebih tinggi kalau tidak melalui proses (belajar) ini,” ujarnya.
Ia menegaskan Pemkot Surabaya berkomitmen terus mendampingi UMKM agar bisa menembus pasar internasional. “Kalau soal omzet belum bergerak masif, ya tugas kita menaikkan produktivitas dengan melakukan pendampingan, tidak hanya teori. Harus dipakai dan dirasakan, kalau kita merasa nyaman maka yang lain pasti merasa nyaman,” jelasnya.
Apalagi, belanja APBD Kota Surabaya untuk sektor usaha mikro dan kecil (UMK) dan produk dalam negeri (PDN) tercatat sebagai yang terbesar se-Indonesia dibandingkan semua kota se-Indonesia. Tercatat, belanja APBD Surabaya untuk UMK per 25 November 2022 telah mencapai Rp 1,2 triliun. Adapun belanja untuk PDN tembus di angka Rp 1,7 triliun.
“Surabaya ini anggaran untuk UMKM Rp 1,2 triliun terbesar di Indonesia, Insya Allah tahun ini (APBD 2023) mengalokasikan anggaran senilai Rp 3 triliun. Semoga bisa mengurangi kemiskinan (penduduk miskin) dari 4,7 persen bisa turun menjadi 2 persen,” tambah dia.
Tak hanya itu, agar UMKM Surabaya dapat berinteraksi dengan dunia digital, Pemkot Surabaya meluncurkan e-commerce pemerintahan pertama di Indonesia, yaitu e-Peken Surabaya. Pada aplikasi ini, pedagang toko kelontong menyediakan berbagai kebutuhan pokok.
Konsumen tetapnya adalah para ASN Pemkot Surabaya yang diwajibkan membeli semua kebutuhan pokoknya dari aplikasi e-Peken tersebut. Bahkan, kini e-Peken itu juga sudah dibuka untuk publik, sehingga semua orang bisa ikut berbelanja di e-commerce tersebut. (ST01)
