SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Pemkot Surabaya mengebut penempel stiker Keluarga Miskin di rumah-rumah warga yang sudah masuk ke dalam data warga miskin di Kota Pahlawan. Sebanyak 75.069 Kartu Keluarga (KK) atau 219.427 jiwa yang masuk ke dalam data tersebut.
“Yang sudah ditempeli stiker Keluarga Miskin berdasarkan data sampai Senin kemarin (16/1), sebanyak 79,22 persen atau 59.473 KK dari total yang akan ditempel 75.069 KK,” ujar Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Anna Fajriatin, Selasa (17/1).
Menurutnya, penempelan stiker itu dilakukan oleh semua elemen masyarakat, mulai dari RT-RW, LPMK, KSH, Babinsa dan Bhabinkamtibmas, pihak kelurahan dan kecamatan. Hal ini dilakukan untuk memastikan kembali kebenaran data tersebut, apakah warga yang akan ditempelkan stiker itu benar-benar warga miskin atau tidak. Meskipun sebenarnya data itu sudah melalui proses panjang yang diusulakan oleh RT dan RW.
“Bahkan, teman-teman saya juga minta untuk melakukan foto geotag, sehingga nanti ke depan kita akan bisa memetakan stiker Keluarga Miskin itu terpasang di mana saja, dan warga miskin di Surabaya ada di mana saja,” terangnya.
“Dengan cara ini, diharapkan semua bantuan atau intervensi yang akan dilakukan oleh pemerintah bisa tepat sasaran dan mereka bisa terangkat dari kemiskinan,” lanjut Anna.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berkomitmen terus mengentas kemiskinan. Dalam jangka waktu satu tahun ke depan, sebanyak 75.069 KK itu ditargetkannya segera bisa lepas dari garis kemiskinan. “Targetnya satu tahun. Kita bergerak bersama dengan RW-nya. Karena saya ingin membangun Surabaya ini dengan guyub rukun,” ujar dia.
Eri Cahyadi juga memastikan, bahwa intervensi yang diberikan pemkot tak hanya dilakukan kepada warga miskin. Namun juga dilakukan terhadap warga yang rentan atau pramiskin. Kedua kategori ini mendapatkan intervensi yang sama seperti bantuan seragam, sekolah gratis, BPJS Kesehatan hingga pekerjaan.
“Kita sentuh juga yang rentan miskin atau pra miskin agar tidak menjadi miskin. Tapi, kalau keluarga miskin, kita berikan tambahan seperti bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) dan macam-macam,” terangnya.
Selain melalui sejumlah intervensi bantuan, Pemkot Surabaya juga berupaya menambah penghasilan warga miskin dan rentan miskin agar ekonominya meningkat. Salah satunya dengan mengalokasikan anggaran Rp 3 triliun pada tahun 2023 untuk program kerja bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Melalui anggaran tersebut, pihaknya ingin mengangkat perekonomian UMKM yang berasal dari keluarga miskin.
“Kita angkat (ekonominya) agar tidak menjadi miskin dalam satu tahun ke depan. Sehingga orang Surabaya tidak njagakno (menggantungkan) bantuan saja. Tapi bagaimana dia bisa berusaha dan lepas dari kemiskinan,” pungkasnya. (ST01)
