SURABAYATODAY.ID, BOJONEGORO – Hasil survei BPS Bojonegoro yang mencatat rumah tangga tidak miskin sekitar 23,55 persen. Sedangkan rumah tangga miskin yang sesuai kriteria penerima bansos sebanyak 25,58 persen dari jumlah rumah tangga terdapat human eror.
“Saya berani pastikan, jika yang dilakukan BPS Bojonegoro dalam mensurvei penerima bansos ada eror yang sangat tinggi,” kata Kepala Dinsos Bojonegoro, Arwan, Kamis (3/11).
Menurutnya, data yang disebut oleh BPS Bojonegoro bisa diartikan jika sebanyak 74,45 persen orang miskin tidak mendapat bantuan dan 76,42 persen orang kaya tidak mendapat bantuan.
“Kita mengakui jika ada penerima bantuan yang tidak tepat sasaran namun jumlahnya sedikit hanya 2,5 persen. Itupun, langsung kami verifikasi ulang dan dilakukan pembaharuan data,” tegasnya.
Dia menyatakan, jika BPS Bojonegoro hanya melakukan survei berbasis pertanyaan. Sementara, Pemkab Bojonegoro berbasis data yang terus diverifikasi kevalidan-nya.
“Kita juga pertanyakan objektivitas surveyor-nya BPS tersebut,” imbuhnya.
Karena itu, kata Arwan, jika survei yang dilakukan tidak sesuai dengan kondisi masyarakat itu sendiri. Karena, rata-rata warga tidak tahu jika dia masuk penerima bansos.
“Untuk bansos di Pemkab ini tidak hanya di Dinas Sosial saja tapi juga di Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM, serta Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja,” imbuhnya.
Mantan Kasatpol PP Bojonegoro ini mengatakan jika bantuan sosial dari Dinsos hanya membantu kebutuhan dasar masyarakat saja. Sehingga, bantuan yang diberikan selama ini hanya membantu meringankan beban. (ST10)
