SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Pemkot Surabaya berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik, contohnya pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) bagi seluruh masyarakat. Salah satunya, melalui inovasi program Layanan Online Terpadu One Gate System bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pengadilan Negeri (Lontong Balap) Kota Surabaya, menjadi bukti primanya pelayanan di Kota Pahlawan.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan bahwa inovasi layanan Lontong Balap untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dari dua instansi yang berbeda. Sebab, permasalahan yang dihadapi adalah permohonan perubahan elemen adminduk yang proses penyelesaiannya menurut peraturan perundang-undangan harus melampirkan penetapan Pengadilan Negeri (PN).
“Sehingga kita berpikir bagaimana masyarakat bisa cepat teratasi masalahnya, seperti perubahan nama akta kelahiran, akta perceraian, akta kematian, perubahan status anak dan lainnya yang hubungannya dengan Pengadilan Negeri Surabaya,” kata Wali Kota Eri saat presentasi dan wawancara finalis Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KOVABLIK) Provinsi Jawa Timur secara daring di rumah dinas wali kota, Kamis (6/10).
Sebelum adanya kolaborasi dan kerjasama antara Pemkot Surabaya dengan PN Surabaya, kegiatan perubahan elemen adminduk dilakukan di PN yang kemudian dilanjutkan ke Dispendukcapil Kota Surabaya dengan biaya konsultasi mencapai lebih dari Rp 5 juta. Serta, pelaksanaan sidang yang lebih dari satu kali dan membutuhkan waktu kurang lebih tiga minggu.
“Sesudah kerjasama ini, permohonan layanan dilakukan di satu titik, yakni di kantor kecamatan atau di Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola Surabaya yang dilakukan secara paralel oleh PN dan Dispendukcapil, melalui proses digital dengan biaya terjangkau. Setelah sidang, maka hasil penetapan dan perubahan dokumen adminduk langsung diterima pada hari yang sama dengan pelaksanaan sidang,” terangnya.
Sebab, menurutnya, tujuan pembangunan berkelanjutan yang harus dicapai dengan mengembangkan lembaga yang efektif, menjamin akses publik terhadap informasi dan kebebasan mendasar sesuai dengan peraturan nasional, serta menggalakan dan menegakkan undan-undang.
“Kami berharap seluruh warga Surabaya sadar dengan dokumen adminduk. Ketika ada permasalahan maka pemkot akan hadir bersama Pengadilan Negeri Surabaya. Alhamdulillah bahkan banyak instansi luar (daerah) yang datang ke Surabaya untuk mereplikasi inovasi ini,” ujarnya.
Karena itu, Eri telah menyiapkan sejumlah strategi keberlanjutan mengenai inovasi tersebut. Di antaranya, strategi sosial penyebaran informasi dan strategi institusional atau menetapkan dasar hukum pendukung inovasi pelaksanaan inovasi Lontong Balap. Serta, strategi manajerial dengan melakukan penguatan peningkatan kapasitas SDM, pengukuran kinerja organisasi, dan menetapkan SOP pelayanan untuk menjamin kualitas produk layanan.
“Program ini kami tujukan untuk kemudahan masyarakat mendapatkan pelayanan, maka secara otomatis layanan ini tidak akan berhenti. Seandainya masa jabatan berakhir atau ada perpindahan kepala PD, semua layanan menjadi penilaian untuk meneruskan dan melakukan inovasi berdasarkan kontrak kinerja,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Tim Juri Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KOVABLIK) Provinsi Jawa Timur, Prof. Jusuf Irianto mengapresiasi cara Pemkot Surabaya melalui program Lontong Balap untuk memberikan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat di Kota Pahlawan. “Saya salut dan ini sangat luar biasa. Jadi inisiatif ini, kita harapkan bisa terus berjalan sambil terus diperbaiki dan diakomodir dalam bidang kependudukan. Sebab, keberlanjutan menjadi poin dalam inovasi, yakni melakukan perbaikan dan menciptakan sesuatu yang baru,” ungkapnya. (ST01)
