SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Salah satu anggota DPRD Kota Surabaya ditengarai memanfaatkan Kader Surabaya Hebat (KSH) untuk kepentingan tertentu. Para KSH yang dibentuk oleh Pemkot Surabaya itu diajak jalan-jalan ke luar kota untuk berwisata.
Saat berwisata itu, ada banner yang dibawa oleh KSH terpampang nama dan foto salah satu anggota DPRD Surabaya itu. Tindakan itu pun mendapat sorotan dari Parlaiment Watch Jawa Timur.
Direktur Eksekutif Parlaiment Watch Jawa Timur, Umar Sholahuddin menilai hal tersebut tidak etis. Hal itu bisa ditengarai sebagai upaya meraup popularitas dan menaikkan elektabilitas untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.
Ia menyatakan bukan pada tempatnya jika KSH dibawa untuk kepentingan politik. “KSH itu sebenarnya adalah kerja-kerja profesional, kerja pengabdian yang disahkan pemkot untuk kemasyarakatan. Kalau ini ini dimanfaatkan atau digunakan oleh politisi tertentu dari manapun, saya kira itu tidak tepat, bahkan tidak etis,” katanya, Senin (3/10).
Dikhawatirkan, apabila KSH dimanfaatkan untuk kepentingan politik, akan merembet ke personel birokrasi yang lain. Hal itu dinilainya sangat berbahaya.
Sebab, birokrasi yang di dalamnya ada urusan-urusan pelayanan publik, kemudian digunakan sebagai alat atau kepentingan politik tertentu. “Apalagi ini menjelang Pemilu 2024, saya kira tidak pada tempatnya. Biarlah mereka (KSH, Red) menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat sebagaimana yang diinginkan Pak Wali. Jangan sampai KSH terkontaminasi politik praktis,” tegasnya.
Karena itu, Umar juga mendorong wali kota Surabaya agar mengambil sikap tegas. Jangan sampai KSH dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis.
“Pak Wali (Eri Cahyadi, Red) harus bersikap tegas. KSH adalah kader hebat yang tidak boleh dipolitisasi atau digunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis,” ucapnya.
Di sisi lain, dosen sosiologi FISIP UWK Surabaya itu juga mendorong pemkot agar melakukan evaluasi terhadap pola rekrutmen KSH. Jangan sampai, KSH yang direkrut merupakan simpatisan partai politik karena akan menimbulkan conflict of interest.
“Mestinya KSH adalah adalah kader-kader yang non-partisan. Karena ini terkait dengan pelayanan publik, pelayanan masyarakat. Kalau misalnya kader hebat adalah kader-kader partai politik, akan menimbulkan conflict of interest, antara kepentingan politik partai, dengan kepentingan pelayanan publik,” jabarnya.
Maka, Umar menilai, perlu adanya kontrol dan monitoring dari Pemkot Surabaya. Apakah KSH itu sudah bekerja profesional atau justru dimanfaatkan oleh unsur-unsur pihak politisi tertentu.
“Pak Wali harus mengontrol kerja-kerja dari kader hebat ini apakah dia (KSH, Red) bekerja secara profesional atau ada unsur-unsur digunakan atau dimanfaatkan pihak tertentu,” ujar dosen LB sekolah Pascasarjana Unair ini.
Di lain hal, Umar juga menekankan kepada para elit politik agar jangan sampai memanfaatkan birokrasi serta berbagai sumberdaya yang ada di dalamnya untuk kepentingan politik. Menurutnya, alangkah lebih baik jika elit politik terjun langsung berkumpul dengan masyarakat untuk meraup popularitas. Itu dinilainya jauh lebih beradab.
“Hindari praktik-praktik politisasi birokrasi,” tandasnya.
Sementara itu, dalam berbagai kesempatan, Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya selalu menekankan kepada para KSH agar tidak berpihak. Sebab, tugas KSH adalah melakukan pendataan dan tidak untuk terlibat ke dalam politik praktis. (ST01)
