SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyatakan selama ini paradigma yang muncul di masyarakat adalah bagaimana pemerintah bisa hadir dan mampu memenuhi ekspektasi masyarakat di setiap aspek termasuk di dunia pendidikan. Pada akhirnya timbul situasi-situasi yang membuat pengaturan pendidikan menjadi terkesan rumit, salah satunya sistem zonasi pada sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB).
“Muncul bahwa seakan-akan government can provide all’ pemerintah bisa memenuhi semuanya,” jelasnya.
Hal itu disampaikan saat Emil menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) V Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABP-PTSI). Munas dilaksanakan di JW. Marriott Hotel, Surabaya.
Namun pada kenyataannya, lanjut Emil Dardak, harapan masyarakat belum sepenuhnya bisa dipenuhi pemerintah. Karenanya peran serta swasta diharapkan mampu menjadi salah satu solusi.
Emil Dardak menyampaikan bahwa sistem zonasi pada PPDB membuat dorongan kepada pemerintah untuk menambah sarana dan prasarana pendidikan. Tetapi di sisi lain semua pihak harus menghargai dan mengapresiasi peran lembaga pendidikan swasta yang selama ini juga telah membantu.
“Bagaimana kita menghargai eksistensi lembaga pendidikan swasta yang sudah luar biasa berinvestasi untuk menyediakan sarana prasarana pendidikan,” ucapnya.
Mantan bupati Trenggalek ini menuturkan di tengah upaya peningkatan kualitas SDM, tantangan di depan semakin kompleks. Karena itu diperlukan upaya berbagai pihak untuk bersama-sama mengahadapi tantangan tersebut.
Melalui tema yang diusung pada Munas V ABP-PTSI yaitu menyegarkan dan mengobarkan platform yang adaptif dan agile dalam menghadapi tantangan pendidikan nasional dan tarung digital, Wagub Emil mengajak pihak lembaga pendidikan tinggi swasta bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah khususnya Pemprov Jatim.
“Saya meyakini ABP-PTSI terus menggelorakan semangat untuk berinovasi dalam memajukan pendidikan tinggi di Indonesia” katanya.
Ia juga mengatakan hari ini bukan bisnis orientasi yang dibangun oleh lembaga pendidikan tinggi swasta tetapi prestasi-prestasi. Ia menambahkan, di banyak negara lembaga pendidikan yang non publik atau Negeri bisa menjadi lembaga pendidikan berkualitas yang menghasilkan lulusan yang luar biasa.
“Itu artinya kita punya kapabilitas untuk benar-benar harus berperan, kita harus merubah paradigma yang ada selama ini,” tegasnya. (ST02)
