SURABAYATODAY.ID, BOJONEGORO – Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah menghadiri acara rapat evaluasi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan penguatan pendampingan masyarakat desa berbasis SDGs desa Provinsi Jawa Timur. Rapat diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Desa PDTT Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Jumat (15/7) di Hotel Tunjungan Surabaya.
Hadir dalam acara tersebut tim RPL dari Universitas Surabaya (Unesa), dan tim dari Universitas Negeri Yogyakarta, serta Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Provinsi Jatim.
Kepala BPSDM Kemendes PDTT Luthfiyah Nurlaela mengatakan sesuai laporan dari Kaprodi UNY dan Unesa bahwa mahasiswa RPL sangat membanggakan. Karena sangat antusias sehingga berjalan dengan sesuai yang diharapkan.
“Dalam pelaksanaan pembelajaran, kami melibatkan dosen kementerian lain untuk menjadi dosen praktisi sehingga program RPL ini dapat di kenal oleh kementerian dan lembaga lain di luar Kementerian Desa,” katanya.
Sedangkan Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah menyampaikan bahwa dalam program RPL ini sangat menjadikan ikon bagi Pemkab. Dikatakan, pihaknya mendapatkan tugas dari Kementerian Desa untuk RPL itu.
“Maka kami terima dengan senang dan suatu program yang membanggakan bagi Pemkab Bojonegoro untuk meningkatkan SDM, karena di Bojonegoro termasuk banyak desa sehingga dapat meningkatkan kapasitasnya,” terangnya.
Ia berharap RPL ini dapat membantu SDM di basis desa, untuk membangun bersama-sama Kabupaten Bojonegoro. Dikatakan, program ini akan dilanjutkan agar mendorong pendidikan S2 untuk SDM pemerintahan yang ada di desa.
“Kami berterima kasih kepada Kemendes PDTT yang telah memberikan kepercayaan kepada Pemkab Bojonegoro sebagai pilot project, akan kami laporkan pertanggung jawaban nya dengan sebaik-baiknya,” tambah Bupati Anna.
Di sisi lain, Bupati Anna juga menyampaikan program yang telah dilaksanakan. Di antaranya pada khir tahun 2021 telah memberikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa Se-Bojonegoro untuk percepatan pembangunan infrastruktur, dan penambahan ADD 2,5 persen melalui Musrenbangdes yang di fokuskan untuk penanganan stunting, aladin, kebersihan lingkungan, sanitasi dan air bersih, AKB, dan AKI.
Tak hanya itu, ada juga ekonomi kreatif yakni lomba video kreatif untuk memantik desa terkait pengembangan infrastruktur. Selain itu juga desa yang kriteria miskinnya turun, Maka akan mendapatkan Dana Insentif Desa (DID) dari Pemkab Bojonegoro. (ST10)
