SURABAYATODAY.ID, BOJONEGORO – Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah memberikan pengarahan sekaligus membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Perempuan di Pendapa Malowopati, Selasa (22/3).
Ia dalam arahannya mengatakan, keinginan bersama untuk mendapatkan perspektif kebijakan dari narasumber. Khususnya di beberapa sektor yang respek pada hal-hal yang berkaitan dengan perempuan.
“Biasanya perempuan sebagai kaum yang termarjinalkan. Ada istilah, akses informasi saja terbatas, apalagi akses aspirasi. Di Pemkab Bojoneogoro ini, di Musrenbang tahun 2020 sudah kami mulai untuk musrenbang perempuan. Hari ini, Musrenbang tahun 2022 kami laksanakan dan akan digunakan pada kebijakan di 2023,” ujarnya.
Bupati Anna mengajak para perempuan untuk menuangkan konsep yang bisa mendukung dan mendorong indeks pembangunan manusia. Seperti penanganan stunting, pencegahan penanganan AKB dan AKI.
“Hari ini kami laksanakan musrenbang khusus perempuan. Artinya, para perempuan khususnya Bappeda bisa menyiapkan secara konsepsi. Mungkin ada dari ormas wanita, keagamaan atau sosial yang ingin menampung aspirasi atau usulan bisa disampaikan di forum ini. Kami akan harmonisasikan di dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro 2023 yang sesuai dengan jadwal akan kami laksanakan pada 30 Maret 2022,” jelasnya.
Bupati Anna berharap, Musrenbang Perempuan ini bisa memberikan penerjemahan bahwa ibu-ibu merasa memiliki wadah untuk menampung aspirasi, jangan merasa tidak digunakan dalam memberikan dorongan pembangunan. Sehingga jangan merasa tidak diberikan akses yang luas dalam keiikutsertaan pembangunan di Bojonegoro.
“Saya yakin, di dalam beberapa mekanisme, kami terus senantiasa untuk mendukung, mendorong terhadap keberadaan perempuan. Terima kasih kepada narasumber Ibu Nursyahbani Katjasungkana dan narasumber dari DP3AKB Provinsi Jawa Timur Bapak Heru. Berikan kami spirit, motivasi, materi yang membuka wawasan terhadap pembangunan dan perempuan berpartisipasi aktif di dalam sektor pembangunan secara umum maupun secara khusus,” pungkasnya.
Ia mengatakan ke depan saatnya perempuan diberi ruang secara profesional terlibat pembangunan ataupun sektor lainnya.
Kepala Bappeda Kabupaten Bojonegoro Anwar Mukhtadlo dalam laporannya menjelaskan, berbagai persoalan terkait perempuan masih menjadi menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sektor perempuan, Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Selain itu, juga terkait angka kematian ibu (AKI) melahirkan, angka kematian bayi (AKB) dan balita stunting masih tinggi.
Karena itu, melalui Musrenbang Perempuan, diharapkan dapat menjawab berbagai persoalan perempuan khususnya kesenjangan gender. “Tujuan Musrenbang Perempuan di antaranya, untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan kelompok perempuan dalam proses penyusunan perencanaan dan anggaran pembangunan di Kabupaten Bojonegoro,” ucapnya.
Selain itu, sebagai inovasi atau terobosan Pemkab Bojonegoro dalam memperkuat pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah. Serta, sebagai solusi dalam menjawab berbagai persoalan yang menyebabkan tingkat partisipasi dan keterlibatan kelompok perempuan dalam perumusan kebijakan, perencanaan pembangunan di Bojonegoro.
Sementara itu Ketua Pengurus Komunitas Putera Pertiwi dan Asosiasi LBH APIK Indonesia Nursyahbani Katjasungkana menjelaskan materi terkait peran perempuan dalam perencanaan pembangunan. Adapun partisipasi perempuan yaitu keterlibatan yang menjadikan kelompok masyarakat berperan di semua tingkatan dan punya kemampuan identifikasi masalah di kehidupan sosial ekonomi.
Lanjut Nursyahbani, pemberdayaan berdasarkan Soemoediningrat yakni membangun eksistensi perempuan. Perempuan harus menyadari memiliki hal yang sama dengan pria, memiliki kesempatan mengembangkan diri, dan menumbuhkan kesadaran di sektor publik.
“Sehingga perempuan tidak hanya menjadi objek. Melainkan sebagai subjek dalam berpartisipasi aktif dalam pembangunan,” ucapnya.
Selain itu, meningkatkan kemampuan kepemimpinan perempuan. Dalam hal ini berkaitan dengan kuota. Nursyahbani menegaskan, kuota perempuan bukan sebagai permintaan diistimewakan. Melainkan untuk mengejar ketertinggalan.
“Kita perlu membongkar mitos perempuan sebagai pelengkap di dalam rumah tangga. Perlunya mengubah paradigma seperti nelayan atau petani tidak hanya ada laki-laki saja. Melainkan ada perempuan di sana dalam merawat hasil tangkapan atau hasil tani untuk dijual,’’ jelasnya.
Heru Indra Triyono, Tim DP3AKB Jawa Timur menambahkan, perlu memberikan kesempatan perempuan dalam musrenbang. Sebab, perempuan banyak menjadi tulang punggung keluarga. Perempuan juga paling dekat dengan anak-anak dan perlu adanya aspirasi perempuan.
“Perlunya melaksanakan pembangunan responsif gender karena masih adanya kesenjangan dalam akses partisipasi, control dan manfaat pembangunan bagi perempuan, anak, disabilitas dan kelompok marginal lainnya. (ST10)
