SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta seluruh pendamping Bantuan Sosial (Bansos) di Kota Pahlawan agar dapat menyamakan persepsi dan menghilangkan sekat perbedaan. Dia berharap, seluruhnya dapat menjadi satu bagian dalam upaya mensejahterakan warga Kota Surabaya.
Hal ini disampaikannya sesuai memberikan pengarahan kepada pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Pangan (BSP) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Sabtu 98/1). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Graha Sawunggaling lantai 6 gedung Pemkot Surabaya.
“Selama ini mereka melakukan survei sendiri-sendiri dan mulai hari ini saya ingin jadi satu. TKSK, BPNT (sekarang BST), dan petugas pemkot itu bisa turun bersama. Jadi tidak melakukan survei sendiri-sendiri, sehingga teman-teman menjadi satu bagian,” tegas dia.
Eri berharap, meski sentuhan atau jenis bansos yang diberikan pemerintah berbeda, tapi data yang disasar atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) orangnya sama. Sehingga pendamping bansos antara satu dan lainnya memiliki satu data penerima manfaat yang sama.
“Jadi sudah cukup, ojok mlaku dewe-dewe (jangan berjalan sendiri-sendiri),” pesannya.
Selain itu, Eri mengungkapkan, bahwa pihaknya juga melibatkan masyarakat dalam update data penerima bansos. Nantinya, data dari hasil survei dan verifikasi pendamping bansos sebelumnya, akan ditempel di setiap Balai RW dan kelurahan.
Dengan demikian, masyarakat dapat melihat, mengontrol maupun mengusulkan perubahan. Warga dan pengurus RT/RW, akan diberikan waktu sebelum data itu diteken dan disetujui bersama.
“Insya Allah data yang sudah dicek ditaruh balai RW dulu pada hari Minggu. Kalau tidak ada perubahan dari RT/RW atau warga, nanti setelah itu ditempel lagi sampai Kamis,” terangnya.
“Nah, setelah itu semuanya teken, mulai pendamping PKH, BPNT, TKSK, camat dan lurah. Sehingga data ini sama, setelah itu kita sentuh,” tambah dia.
Selain itu, kata Eri, sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi publik, pemkot juga berencana menempel stiker rumah setiap KPM. Dengan begitu diharapkan, masyarakat juga bisa menilai apakah bansos yang diberikan pemerintah sudah tepat sasaran.
“Rumahnya (KPM) kita juga berikan stiker, di situ bisa tahu apakah tepat sasaran atau tidak,” katanya.
Ketika ditanya langkah penempelan stiker apakah tidak membuat malu KPM, Eri menyatakan, bahwa hal yang justru membuat malu adalah ketika bansos yang diberikan tidak tepat sasaran. Makanya langkah itu diambil agar masyarakat lain juga bisa menilai apakah bansos yang diberikan pemerintah sesuai dan sudah tepat sasaran.
“Yang jadi malu adalah ketika pemerintah memberikan bansos tidak tepat sasaran. Karena itu saya ingin semua bisa dilihat, bisa dikontrol masyarakat, kalau keliru atau salah, ya dibenarkan,” ujarnya. (ST01)
