SURABAYATODAY.ID, BANGKALAN – Menteri Sosial Tri Rismaharini melakukan kunjungan kerja di Bangkalan, Sabtu (16/10). Dalam kegiatan ini, hadir anggota Komite III DPD RI H. Ahmad Nawardi. Kunjungan juga diikuti anggota DPR RI Komisi VIII Muhammad Ali Ridho dari Fraksi Partai Golkar, H. Hasani Bin Zuber dari Fraksi Partai Demokrat, plus Forkopimda Bangkalan.
Anggota DPD RI H. Ahmad Nawardi memberikan apresiasi atas kedatangan Mensos Risma ini. Bahkan meski belakangan Risma ada sorotan karena sering marah-marah, Ahmad Nawardi memberikan penilaian lain.
Baginya, sikap Risma itu adalah hal yang wajar. Sikap marah-marah itu harus dilihat secara positif. Sebab mensos tidak ingin ada penyalahgunaan, termasuk tidak maksimalnya atau tersendatnya bantuan sosial sampai ke masyarakat.
“Bu Risma sering emosional jika melihat orang yang seharusnya menerima bantuan sosial tapi tidak menerima bantuan. Kemarahan itu terjadi karena memang ada ketidakberesan di tingkat bawah,” katanya.
Menurut dia, Risma tidak akan marah jika penyerahan bantuan sosial tidak ada masalah di lapangan. Bahkan ia menilai kemarahan Risma adalah perlu.
“Wajar. Justru harus dimarahin kalau memang ada ketidakwajaran,” tegasnya.
Baginya, kemarahan itu juga karena Risma adalah sosok perempuan. Tapi lebih dari itu, Risma tidak ingin ada penyalahgunaan atas bantuan sosial ke masyarakat yang memang layak mendapatkan bantuan. Namun karena Risma adalah perempuan, jiwanya sebagai ibu juga melekat.
“Itulah ibu-ibu. Ibu siapapun jika ada anak kita yang nakal, pasti akan marah,” ungkap Nawardi kembali.
Tetapi ia menggarisbawahi bahwa marahnya Risma bukan sekadar emosionalnya seorang ibu. Melainkan menggambarkan cintanya Risma pada masyarakat.
“Marahnya bukan karena marah tapi karena cintanya kepada masyarakat. Ada masyarakat miskin yang tidak menerima (bantuan), padahal seharusnya menerima. Itulah yang membuat beliau marah,” tambahnya.
Karena itu, mantan jurnalis ini kembali menyampaikan kemarahan Risma adalah wajar. “Justru harus dimarahin memang kalau ada ketidakwajaran. Ada kenakalan, ya harus marah. Jangan dibiarkan,” tandasnya.
Sebaliknya, Nawardi berharap kementerian lain di pemerintah pusat perlu mengikuti langkah Mensos Risma. Yakni merealisasikan, memantau, bahkan ikut membagikan bantuan secara langsung ke masyarakat.
Di sisi lain, Nawardi menyatakan aparat penegak hukum harus mengawal langkah Mensos Risma. Jika ada ketidakberesan atas penyaluran bantuan sosial, aparat penegak hukum diminta mengusut secara tuntas dan transparan.
Ia juga meminta masyarakat jika ada ketidakberesan atas bantuan sosial, dilaporkan ke DPD RI. “Kita ada call center. Silakan dilaporkan dan kita akan menindaklanjuti secara serius setiap laporan masuk,” tegas dia. (ST01)
