Surabayatoday.id, Surabaya – Pemerintah dinilai perlu mengalokasikan dana khusus untuk melakukan proses komunikasi dan penyebaran informasi penanggulangan pandemi Covid-19 di masyarakat. Dana itu disarankan agar diberikan dan dikelola langsung oleh kelompok atau komunitas di tingkat terkecil di lingkungan masyarakat.
Hal ini disampaikan Ketua Pusat Pengembangan Media dan Kehumasan Universitas Airlangga Surabaya Suko Widodo. Menjadi pemateri dalam acara Webinar Geliat Airlangga Seri-16, yang bertajuk komunikasi sebagai alat pencegahan penyebaran covid-19, ia mengatakan pemerintah seharusnya menyerahkan sejumlah dana yang dialokasikan untuk komunikasi kepada kelompok-kelompok masyarakat itu.
“Di lingkungan paling bawah itu ada NU, Muhammadiyah, Dasa Wisma, RT/RW, nedia, dan lain-lain. Mereka paling mengetahui dan memiliki cara komunikasi sendiri. Jika ada dukungan finansial yang memadai, maka proses komunikasi itu akan cepat teratasi,” katanya.
Pengamat Komunikasi sekaligus dosen Pengajar FISIP Universitas Airlangga ini menerangkan kelompok-kelompok di tingkatan terkecil di masyarakat, mereka adalah pihak yang paling mengetahui bagaimana cara menyebarkan informasi yang tepat kepada lingkungan sekitar mereka. Mereka juga memiliki informasi dan tahu persis bagaimana komunikasi harus dilakukan.
Menurut Suko Widodo dalam acara yang diinisiasi oleh Geliat Airlangga dan didukung oleh Unicef ini, saat ini yang terjadi adalah tidak percayanya masyarakat dengan hal-hal yang bersifat scientist, sehingga terjadi overload communicated. Akibatnya otoritas tidak dipercaya.
“Sebuah proses komunikasi bukan hanya sekedar mentransfer pesan, tapi juga ada perasaan emosi. Komunikasi yang dibutuhkan saat ini adalah yang simple, jangan terlalu tinggi sehingga masyarakat paham,” terang Suko Widodo.
Pendapat itu didukung praktisi Komunikasi Risiko Nursila Dewi. Menurutnya, dari penelitian kolaborasi yang dilakukan Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia dan Savica Consultancy, menunjukkan sebesar 31,50 persen masyarakat memilih kelompok RT/RW sebagai tempat pilihan mendapatkan informasi tentang pandemi covid-19.
Kelompok RT/RW ini berada di posisi kelima dipilih oleh masyarakat setelah kelompok aparat dan instansi pemerintah (69,80 persen), tenaga kesehatan (64,40 persen), tokoh masyarakat (42,10 persen), dan kelompok akademisi/lembaga penelitian (34,20 persen).
Ia menjelaskan pentingnya komunikasi risiko di masa pandemi Covid-19 yang sudah ditetapkan sebagai bencana non alam oleh pemerintah. Penyampaian informasi yang tepat dan cepat selalu diharapkan muncul dan tersedia tepat waktu.
“Komunikasi risiko ini diperlukan agar bisa terbangun kepercayaan, informasi cepat disampaikan, untuk mengomunikasikan ketidakpastian kepada masyarakat, untuk berkoordinasi dengan semua pihak yang terlibat, untuk mengutamakan dan mengupayakan transparansi, proaktif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan,” jelas Nursila Dewi. (ST01)
